SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota DPRD provinsi Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi naiknya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini mengungkapkan, berdasarkan pemantauannya di sejumlah daerah, banyak petani yang tidak bisa menjual gabah dengan harga Rp 6.500 per kilogram sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Padahal, angka tersebut menjadi acuan resmi bagi penggilingan untuk membeli gabah dari petani.
“Mendengar langsung pidato Pak Presiden, penggilingan diminta membeli gabah seharga Rp 6.500 per kg. Tapi kenyataannya, banyak petani tidak bisa menjual ke Bulog dengan harga itu karena Bulog sendiri juga punya keterbatasan,” ujar Khusnul, Sabtu (19/4/2025).
Politisi PKS itu menegaskan bahwa Pemprov Jatim harus segera turun tangan untuk menjembatani persoalan di lapangan dan kebijakan pusat agar petani tidak menjadi korban.
“Saran saya, Pemprov harus mengambil peran menyelamatkan apa yang telah disampaikan Presiden. Harga jangan sampai terlalu jauh dari HET. Butuh kerjasama antara Pemprov, Dinas Perdagangan, termasuk Bulog,” tegasnya.
Khusnul menambahkan, situasi ini telah memicu perbincangan di kalangan petani yang merasa janji pemerintah soal harga gabah tak sesuai kenyataan. Ia mengingatkan agar kondisi ini tidak menjadi bahan cemoohan di tengah masyarakat.
“Katanya Pak Prabowo Rp 6.500, tapi faktanya kan nggak segitu. Ini jadi bahan pembicaraan petani, jangan sampai rakyat jadi tertawa karena janji pemerintah tak terealisasi,” pungkasnya.
Komisi B DPRD provinsi Jatim pun berkomitmen akan terus mengawal isu ini agar kebijakan terkait pangan dan perlindungan petani bisa berjalan sebagaimana mestinya.(Yul)
