Khusnul Khuluk Minta Birokrasi BBM Subsidi Nelayan Dipangkas: Banyak yang Kesulitan Akses Solar

  • Whatsapp

SURABAYA, beritalima.com | Anggota Komisi B DPRD provinsi Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memangkas berbagai birokrasi yang menyulitkan nelayan dalam mengakses BBM bersubsidi.

Menurut politisi PKS asal Lumajang ini, keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi semakin sering disampaikan di berbagai wilayah pesisir Jawa Timur.

“Saya minta semua birokrasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dipangkas. Mereka jangan sampai dipersulit,” ujar Khusnul.

Ia menambahkan, salah satu masalah utama yang dihadapi nelayan adalah kerumitan dalam memperoleh BBM subsidi, terutama bagi mereka yang memiliki kapal berkapasitas 12 Gross Ton (GT).

“Di lapangan, nelayan dengan kapal 12 GT menghadapi proses birokrasi yang terlalu rumit. Saya mohon kepada pemerintah untuk mempermudah,” ungkap legislator PKS itu.

Khusnul juga menyoroti adanya pembatasan pembelian BBM subsidi. Dulu, nelayan masih diperbolehkan membeli solar menggunakan jeriken, namun aturan tersebut kini telah dihapuskan.

“Saya minta kebijakan ini dievaluasi atau dihapus. Nelayan sangat membutuhkan BBM subsidi agar tetap bisa melaut,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung kebijakan terbaru yang mewajibkan nelayan memiliki surat rekomendasi dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) untuk membeli solar subsidi.

Surat tersebut dilengkapi dengan barcode yang harus dipindai saat transaksi di SPBU. Di dalam surat rekomendasi juga tercantum kuota solar per bulan, disesuaikan dengan kapasitas mesin perahu masing-masing nelayan.

“Secara prinsip nelayan tidak keberatan. Tapi di lapangan, banyak masalah muncul. Misalnya, barcode dalam surat rekomendasi sering kali sudah kadaluwarsa, padahal jatah solar mereka belum habis. Karena masa berlaku barcode hanya tiga bulan,” jelasnya.

Khusnul mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar nelayan tidak semakin terbebani. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak dan tidak menyulitkan pelaku usaha sektor kelautan yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi pesisir di Jawa Timur.(Yul)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait