Jakarta, beritalima.com|- Kian banyak masyarakat terlibat aktif untuk kawal jalannya pemerintahan karena dinilai banyak penghianat konstitusi.
Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko misalnya, mengingatkan konstitusi adalah koridor hukum yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Pengelola negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara,” kata Soenarko lewat keterangannya di Jakarta (13/4).
Hal itu pula ditegaskan Soenarko saat menjadi narasumber Deklarasi GAKSI (Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia) dengan ‘Rakyat Bersatu Melawan Pengkhianat Konstitusi’ di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta, beberapa hari lalu.
Sejumlah Aktivis Nasionalis, Islam , Purnawirawan TNI hadir dalam acara tersebut. Diantaranya Marwan Batubara, Rizal Fadilah, HM Mursalim, M Ishmet, Hanafie, Budiman, Rustam Efendie,Eka jaya,Menuk,Mayjen (Purn) Soenarko, Laksda (Purn) Soni Santoso ,dan banyak lagi lainnya.
Jadi, tegas Soenarko, jika para penyelenggara tersebut keluar dari garis-garis yang telah ditetapkan konstitusi, maka itulah yang disebut dengan pengkhianat konstitusi.
“Padahal para pendiri bangsa Indonesia dalam membuat konstitusi itu dengan susah payah, bahkan dengan darah. terutama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita tahu Undang-Undang yang sekarang sudah bukan Undang-Undang Dasar 1945 lagi,” jelasnya.
Oleh karenanya, Soenarko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan kritik, bahkan perlawan terhadap para penyelenggara negara Indonesia yang telah jelas-jelas melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, terutama terhadap UUD 1945.
Sementara Rizal Fadillah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang menjadi salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, saat ini konstitusi sudah banyak pengkhianatnya, terutama oleh sebagian penyelenggara Negara.
“Penyelenggara negara yang lalu, Joko Widodo jelas adalah seorang pengkhianat konstitusi. Kemudian juga wapres Gibran termasuk pengkhianat negara yang di produksi cawe-cawe Joko Widodo,” terang Rizal Fadillah.
Sedangkan Muhammad Ismeth menambahkan, pengkhianatan konstitusi sudah terpampang jelas. “Bangsa Indonesia yang memiliki orang cerdas, sepertinya sedang dibodoh-bodohi,” tandasnya.
Di tempat sama aktivis nasionalis, Hanafie, meminta Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap mereka yang telah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Jurnalis: rendy/abri
