BANGKALAN, Beritalima.com–Aktivis anti korupsi Bangkalan soroti kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten Bangkalan yang rendah.
Hal itu disampaikan Mathur Khusyairi Direktur Jaka Jatim (Jaringan Kawal Jawa Timur). Menurutnya, Dinas KB P3A Bangkalan belagu. Pasalnya, anggaran yang diajukan tidak terencana dengan baik. Sehingga prestasi kerjanya hanya mencapai 3,3 persen pada 2018.
“Dinas ini nih belagu, mengajukan anggaran tak direncanakan dengan baik,” tulisnya di akun facebook Mathur. Jum’at (12/7/2019) kemarin.
Dikatakan dia, seharusnya Dinas KB P3A memperbanyak kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Atau (korban) pelecehan seksual,” tambahnya.
Selain itu, kata Mathur, Dinas KB P3A memperbanyak kegiatan penyuluhan ke desa-desa mencegah pernikahan dini. Padahal kata dia, ada pusat pelayanan terpadu (PPT) yang selama ini dihiraukan. “Tak punya kantor, tak punya mobil operasional, dan lain-lain,” tutupnya.
Untuk diketahui, Dinas KB P3A Bangkalan tidak bisa menyerap anggaran pada tahun 2018 100 persen. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 anggaran belanja langsung Dinas KB P3A sebesar Rp 8.336.095.000, namun hanya terealisasi Rp 2.794.862.120, sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 5.541.232.880 atau Rp 5 miliar. (Rus)
