KARANGANYAR, beritalima.com. Berangkat dari dasar Keterbukaan Informasi Publik ( KIP), LPBH Ksatria Pancasila melakukan agenda Kegiatan monitoring di semua Lini Biokrasi Pemerintah Daerah Karanganyar. Banyak kesalahan presepsi yang timbul atas kegiatan tersebut. Tapi adalah hal yang lazim jika kegiatan yang berorientasi membangun sinergitas antar lembaga selalu di presepsikan sebagai kegiatan ” yang mencari cari kesalahan”
” Sudah 12 Desa di 5 wilayah Kecamatan kabupaten Karanganyar ini, kami surati perihal Permohonan Dokumen Informasi Publik yang kami nilai berkategori dokumen terbuka dan harus tersedia. Tujuan dari pengumpulan dokumen Desa tersebut, akan di pergunakan sebagai bahan kajian dan analisa yang nantinya akan berguna untuk perbaikan kinerja Desa desa yang kami monitoring”, Jelas Sri Teguh Handayani, salah satu investigator dari LPBH Ksatria Pancasila.
Dalam uraian presentasi yang disampaikan Teguh, panggilan akrab aktivis sosial dan Lingkungan ini, bahwa dokumen yang di dapatkan akan menjadi arsip lembaga yang kelak akan dikaji secara hukum dan di audit oleh personil lembaga yg memiliki kompetensi di bidangnya.
” Lembaga kami juga memiliki jaringan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Audit Teknis dan Hukum”, jelas Teguh sambil memaparkan beberapa personil yang memiliki kopetensi bidang hukum, Ekonomi dan teknis.
” Jadi Desa yang kami surati jangan salah presepsi. Jangan menganggap kegiatan kami untuk mencari ” dosa” mereka. Justru tujuan kami adalah membangun sinergitas yang saling menguntungkan ke dua belah pihak “, Papar teguh.
Ritme monitoring yang dilakukan oleh LPBH Ksatria Pancasila memiliki scedule yang jelas yaitu dari pengumpulan data, audit, analisa Hukum serta menyimpulkan fenomena yang terjadi di sebuah desa.
” Kami juga akan mempelajari karakteristik Desa dari sisi budaya masyarakat, Karakter personil serta program program produktif. Jadi data tersebut adalah sebagai instrumen kajian. Dan tidak kalah penting, bahwa kegiatan kami juga akan mengagenda kegiatan pemahaman Pancasila dan Kebangsaan dalam memperkuat rasa persatuan dalam Wadah NKRI dan Kebhinekaan.
” Jadi Pemerintah desa tidak perlu apreori terhadap kegiatan kami. Mari kita budayakan untuk membangun sinergitas keterbukaan Informasi Publik agar dapar saling memperbaiki, bukan untuk saling merusak. Memberikan pendampingan adalah orientasi Visi kami, bukan membuat kondisi desa dalam inkondusifitas Sosial”, pungkas Teguh di kantor Biro beritalima.com.
Melihat orientasi positif LPBH Ksatria Pancasila, sudah selayaknya mendapat dukungan semua pihak, terutama Biokrasi tingkat desa yang menjadi sasaran monitoring dan program pendampinga. ( str01)
