Jakarta | beritalima.com – Publik yang tergabung dalam aktivis lingkungan menuntut tiga menteri untuk mengundurkan diri namun Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala BPLH Hanif Faisal Nurofiq memahami kekecewaan publik terkait bencana di tiga wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang merenggut 700 orang disinyalir akibat kegagalan negara.
Diakui Hanif, tidak ujug ujug mengikuti keinginan publik agar Menteri Lingkungan Hidup diganti karena dalam pengawasannya kurang dari 3000 orang untuk mengawasi 5 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia hingga pada gilirannya tidak semua lokasi bisa dipantau setiap hari.
“Kami dari awal sudah melakukan evaluasi setelah kejadian ini, karena tidak semua lokasi bisa kita pantau setiap hari ya, ada 5 juta unit usaha tersebar di Indonesia dengan pengawasan dari provinsi sampai kabupaten itu jumlah tenaga pengawasnya kurang dari 3.000 orang.
Lanjut Hanif, tidak mau menghindari diri dari kesalahan tapi asumsinya memang posisi dari kapasitas dan kapabilitas Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu karena siatem pantau belum terbangun hingga terjadi bencana.
“Seperti kita memantau di Aceh atau di Nusa Tenggara tidak semudah itu. Biasanya kami justru membuka mata selebar-lebarnya dari media sosial yang lebih agresif untuk menyampaikan kondisi lingkungan. Memang demikian kondisi yang harus menjadi tantangan kita untuk kita tingkatkan ya,” jelas Hanif kepada beritalima.com, usai lepas bantuan ke Aceh Tengah, Senin (8/12/2025).
Menteri Hanif menegaskan dari rangkaian program Kementerian Lingkungan Hidup telah mendapat atensi dari Komisi 12 DPR RI, selaku pengampu pembinaan terkait beberapa kegiatan hingga Desember 2025 ini.
“Sebenarnya mulai dari bulan Maret sudah dorong semua yang siperlukan Pemerintah kemudian juga melalui teman teman di Komisi XII DPR RI. Kemudian tahun 2029, seluruh dukungan dana hiba ke masyarakat diarahkan untuk penanganan sampah.Ini untuk komisi yang akan ditangani melalui aspirasi daerah oleh Komisi 12,” tandasnya
Sambungnya, LH akan fokus sebagian besar untuk mempercepat penanganan pengelolaan sampah didukung Kemen PU, BAPENAS dan Kementerian lain dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur sampah.
“Saya rasa itu mungkin hari ini ada kebetulan ada dua truk yang memang digunakan untuk Kabupaten Agam sebelumnya dan Aceh Tengah,” terangnya.
Di tempat yang sama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P menyalurkan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa dump truck dan pick up untuk menunjang kinerja pengelolaan sampah di daerah.
“Dump truck ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah, mengurangi penumpukan di sumber maupun tempat penampungan sementara serta mempercepat alur pengelolaan sampah menuju fasilitas pengolahan atau tempat pemrosesan,” pungkas Hanif.
Berikut daerah yang mendapat bantuan sarpras pengelolaan sampah:
1.Bupati Muko Muko, Bapak H. Choirul Huda, SH.; 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibu Hj. Ananda; 3. Bupati Kulon Progo, diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Drs. Duana Heru Supriyanta, M.M.; 4. Wali Kota Metro, diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Yeri Ehwan, M.T.; 5. Wali Kota Palembang, diiwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.; 6. Wali Kota Probolinggo, diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Retno Wandansari, S.Pt.,M.P; 7. Wali Kota Makassar, diwakili oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ferdy Mochtar, S.Pt., M.Sc
Jurnalis : Dedy Mulyadi
