Oleh Arip Musthopa
Komunitas Cinta Indonesia
Sabtu, 13 April 2019 debat pamungkas Pilpres 2019 diselenggarakan. Dalam debat tersebut pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengeluarkan tiga kartu sakti. Pertama, Kartu Indonesia Pintar (Kuliah). Kartu ini dibuat agar anak-anak miskin bisa kuliah di akademi atau perguruan tinggi.
Kedua, Kartu Prakerja. Ini untuk mengurangi pengangguran. Agar tenaga kerja, lulusan SMK, dan lain-lain dapat meningkatkan keterampilan dan bekerja di dalam maupun luar negeri. Ketiga, Kartu Sembako Murah. Diberikan kepada Ibu-Ibu agar bisa membeli sembako murah.
Singkat kata, apa kabar tiga kartu sakti tersebut saat ini?
Kita mulai dari yang kedua dahulu, karena ini yang paling populer. Setelah diberi landasan hukum Perpres 36/2020, Kartu Prakerja kini sedang dilaksanakan untuk penerimaan gelombang keempat. Pelaksanaan Kartu ini bisa dikatakan ambyar, dan malah didomplengi indikasi korupsi triliunan rupiah.
Kenapa? Momen pelaksanaan kurang tepat. Di tengah pandemi, lowongan kerja sedang susut, output program bisa mubazir. Kemudian konsepnya diubah, dibebani misi pemberian bansos. Akibatnya bukan lagi berorientasi upskilling, melainkan mengejar target pembagian insentif atau bantuan untuk korban PHK dan karyawan yang di rumahkan.
Alasan ketiga, mekanisme pelaksanaan-nya melibatkan “pemain tengah” yang sebenarnya tidak perlu. Pemain tengah itu adalah platform digital, yang kemudian bekerjasama dengan lembaga pelatihan (content provider) penyedia video pelatihan. Anggarannya Rp. 5,6 triliun. Kalau pemerintah langsung berhubungan dengan lembaga pelatihan, kemudian video disimpan di www.prakerja.go.id, yaitu situs resmi program Kartu Prakerja, anggarannya hanya perlu Rp. 300 milyar. Pembengkakan budget hampir 20 kali lipat inilah yang terindikasi modus korupsi.
Sekarang kita sapa Kartu Sembako Murah. Karena alasan pandemi Covid-19, konsepnya dimodifikasi. Bukan sembako murah, melainkan sembako gratis. Jadi bukan subsidi terhadap harga agar bisa murah, melainkan bantuan. Realisasinya melalui ATM Sembako Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Soal ini tidak banyak kritik yang perlu diajukan, karena rakyat yang menderita sangat membutuhkan.
Hanya ada sedikit yang mengganjal, sembako adalah sembilan bahan pokok. Menurut Kepmenperindag No. 5/1998, sembako terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah (gas), dan garam beryodium. Apakah semua bahan pokok itu yang diberikan? Tidak, hanya sebagian.
Akhirnya kita bicarakan yang ketiga, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pada bulan Februari 2020 sudah diumumkan tata cara pelaksanaanya. Namun hingga tulisan ini dibuat, gaungnya tak nyaring. Sosialisasi programnya ‘nggak nendang’. Sehingga kita patut ragu program ini efektif berikan dampak “lompatan besar”.
Ketiga kartu, terutama Prakerja dan KIP Kuliah merupakan bagian penting dari visi pembangunan sumber daya manusia besar-besaran yang akan digelar di periode kedua Presiden Jokowi. Realisasi visi tersebut tidak sekencang dan semasif realisasi visi pembangunan infrastruktur di periode pertama Presiden Jokowi. Bahkan dapat dikatakan, visi tersebut kini berada diujung tanduk, mengarah ke ‘ambyar’.
Memang kondisi pandemi berpengaruh kuat, tetapi bisa juga tidak, kalau Presiden mau tetap fokus pada visinya. Mirisnya, utang sebesar Rp. 1.633 triliun yang akan diterbitkan tahun 2020 bahkan tidak mampu biayai visi Indonesia maju tersebut.
(Jakarta, 10-11 Juni 2020).
