JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat sistem penganggaran secara profesional dari hulu sampai ke hilir.
Anggota Komisi IV DPR RI tersebut menilai, sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan integrated system dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, KKP harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir.
“Saya melihat, saat ini ada paradox atau ketidaksinkronan anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp 1,9 triliun. Namun, dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp 384 miliar,” kata Johan.
Hal itu diungkapkan politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ketika mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan Perikanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini.
Menurut dia, dengan sistem anggaran seperti sekarang, dampaknya daya saing komoditas ekspor Indonesia lemah meski volume ekspornya tinggi sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibandingkan negara lain yang volumenya lebih sedikit.
Dia menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar. Porsi anggaran KKP tak lebih dari 1 persen dari APBN Indonesia.
Dengan begitu, dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada para nelayan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Legislator ini tegas meminta Menteri Kelautan&Perikanan memberikan skala prioritas membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.
Pada kesempatan itu, Johan juga mempertanyakan seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. “Saya minta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur.”
Johan meminta penjelasan KKP tentang progress serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.
Menurut Johan, hal itu penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarpras kepada masyarakat nelayan.
Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa tersebut juga mendesak keberpihakan Pemerintah kepada petani garam, dengan cara memasukkan Komoditi Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan Pemerintah.
“Saya mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industry pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industri,” pinta Johan.
Untuk implementasi program tersebut, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap diatas 10 GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia karena Johan berpandangan luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer dimana 2,7 Kilometer merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut jangan diisi kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
