BANYUWANGI, beritalima.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, datangi PT Bumi Suksesindo (PT BSI), di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Disini, dia diajak Mine Tour, untuk melihat seluruh proses pertambangan emas.
Kehadiran petugas lembaga negara dalam hal penegakan HAM ini adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam aktivitas perusahaan tambang emas tersebut.
“Pengaduan dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), masyarakat dan lainnya,” katanya, Jumat malam (14/2/2020).
Jumlah pengaduan, lanjut Beka, sekitar lima kasus. Seputar dugaan kriminalisasi, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kekerasan, proses perizinan dan lainnya terkait aktivitas tambang PT BSI.
Dijelaskan, kedatangan Komnas HAM guna mencari data awal. Sebagai bahan pembuktian sejumlah pengaduan tersebut. Selama di Banyuwangi, Beka juga menemui kalangan masyarakat tolak tambang, Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakapolresta, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro.
Termasuk mendengar keterangan dari masyarakat pro tambang. Bahkan, selama di PT BSI, Komisioner Komnas HAM, diajak Mine Tour agar bisa melihat langsung proses penambangan emas.
“Kami belum bisa menyimpulkan, kami objektif, kami berdasarkan data dan fakta yang kami terima, dan akan kami bandingkan dengan sekian instrument hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun internasional. Jika dibutuhkan, aka nada pemanggilan atau kami akan datang lagi,” ungkap Beka.
Sementara itu, empat orang perwakilan masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Prasetyo, Sundik, Sunarto dan Mustakim, mengaku senang bisa memberi klarifikasi dan pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM. Khususnya tentang berbagai perlakuan kurang menyenangkan yang sering diterima masyarakat pro tambang PT BSI. Dimana mereka mengaku sering dihujat dan diolok-olok.
“Tiap hari kita di anjing-anjing kan (dikata-katai anjing) terus, kita pun tidak pernah melawan, kita diam,” kata Prasetyo.
Disebutkan, kalangan masyarakat tolak tambang yang kini melakukan protes terhadap proyek Geolistrik di Gunung Salakan, juga pernah mengganggu sejumlah kegiatan masyarakat adat dan nelayan Pancer. Yakni tradisi petik laut dan simulasi tanggap bencana tsunami.
“Padahal (simulasi tanggap bencana tsunami) kita menyiapkan satu tahun untuk menghadirkan Kapolda Jawa Timur, tapi itu diganggu, sampai acara terputus,” ungkap Sundik.
Keempat warga ini memang belum pernah mendapat kekerasan fisik dari kelompok masyarakat anti tambang. Tapi mereka mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri aksi kekerasan yang dilakukan pihak kontra tambang PT BSI kepada warga.
“Kami hanya berharap bisa bekerja, tidak menginginkan ada gesekan, mereka saudara kami sendiri,” cetus Sunarto.
Direktur PT BSI, Boyke Abidin, menganggap kehadiran Komisioner Komnas HAM adalah sebuah kehormatan. Karena mampu menjadi pembanding atas berbagai pengaduan negatif yang dilakukan para pihak. Baik masyarakat, WALHI maupun LSM.
“Komnas HAM kita beri penjelasan dan kita ajak melihat langsung, mengenai segala bentuk penambangan, pengolahan, sampai dampak lingkungan dari aktivitas kita,” katanya.
Boyke juga mengaku senang, dengan hadir ke PT BSI, Komnas HAM bisa melihat langsung fakta yang ada. Bukan hanya mendengar atau mendapat aduan yang belum tentu kebenarannya. (Bi)
