BANYUWANGI, beritalima.com – People Power banyak menjadi bahan pembicaraan pasca diungkapkan pertama kali oleh Amien Rais. Penggunaan kekuatan rakyat ini bukan sesuatu yang asing di Indonesia reformasi 1998 menjadi salah satu contohnya. Ketika Reformasi 1998 pada waktu itu bagaimana kekuatan rakyat bersatu melawan rezim yang otoriter dan tidak demokratis. Tapi ketika people power di arahkan untuk menjadi salah satu penekan terhadap pemerintah atau KPU karena kekalahan suatu pihak maka tentu people power yang digadang-gadang hari ini tidak di benarkan.
“People Power adalah menggunakan kekuatan rakyat untuk melakukan penekanan, itu sah saja ketika yang dihadapi rezim yang dholim tapi kalau people power hanya di gunakan sebagai alat untuk mendelegitimasi pemilu karena kekecewaan dalam kontestasi Pilpres tentu ini sangat tidak di benarkan, Janganlah rakyat yang harus di adu demi untuk pemuas nafsu untuk berkuasa. Kalau masalah election tentu ada saluran untuk menyampaikan aspirasi seperti ke Bawaslu, MK maupun DKPP bukan melakukan pengorganisasian massa dengan tagline people power, ini tentunya mencederai demokrasi dan reformasi yang pernah kami perjuangkan di era 98. Apapun namanya membuat rakyat vis a vis tentu ini sangat tidak di harapkan karena akan membuat bangsa ini terpecah” ungkap Ketua KMB Fajar Isnaini yang juga aktivis Reformasi 98.
Di banyak daerah penolakan terhadap people power ini juga dilakukan oleh berbagai ormas dan kelompok masyarakat karena rentan memecah belah persatuan bangsa.
“KMB menolak dan siap bersama elemen yang lain menghadang people power ala Amien Rais ini, TNI Polri juga harus tegas terhadap gerakan yang digaungkan karena kekecewaan Pilpres ini. Kami pernah hidup di era rezim yang otoriter, untuk melakukan pendampingan waktu itu harus sembunyi-sembunyi bahkan untuk menyuarakan aspirasi saja maka akan sangat mudah untuk di berangus oleh aparat, kalau waktu itu jelas siapa lawan kita. Kalau urusan pemilu terus menginisiasi people power karena tidak puas sungguh ini di luar nalar dan kelaziman cara berdemokrasi yang baik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan terprovokasi oleh gerakan non konstitusional dan hendaknya tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya” tegas Fajar yang juga akademisi ini.
(Bi)
