Jakarta, beritalima.com|- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) di desa-desa wisata sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta (14/1).
“Kami menegaskan komitmen bahwa pengembangan destinasi pariwisata harus mampu memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan koperasi sebagai pilar peningkatan ekonomi rakyat di tingkat desa,” kata Hariyanto.
Ditekankan Hariyanto, pembangunan pariwisata harus melampaui penguatan infrastruktur dan daya tarik semata. Pengembangan destinasi, menurutnya, perlu secara langsung memperkuat ekonomi masyarakat melalui kelembagaan usaha rakyat yang kokoh, salah satunya koperasi.
PKS ini tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani sebelumnya antara Kemenpar dan Kemenkop terkait pembentukan dan penguatan Kopdes Merah Putih untuk mendukung optimalisasi sektor pariwisata nasional.
Melalui kerja sama ini, Kemenpar, khususnya Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, akan menyiapkan data dan informasi potensi destinasi pariwisata, terutama desa wisata, kampung wisata, serta komunitas dan kelompok pariwisata. Data ini akan menjadi dasar pengembangan usaha koperasi yang relevan dengan karakter dan keunggulan lokal.
Kerja sama juga mencakup pendampingan pengembangan produk pariwisata yang dikelola koperasi, baik berupa produk wisata maupun produk pendukung lainnya. Serta penguatan sarana/prasarana pendukung agar koperasi memiliki fondasi usaha kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan
Hal senada disampaikan Panel Barus. Ia menilai pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal melalui koperasi.
“Yang kita dorong adalah transformasi Pokdarwis menjadi lembaga usaha rakyat yang formal dalam bentuk koperasi. Koperasi bukan sekadar kelompok, melainkan badan usaha yang memiliki akses pembiayaan dan kapasitas bisnis untuk tumbuh,” papar Panel Barus.
Jurnalis: abri/dedy
