BOJONEGORO, beritalima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing rapat gelar pendapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Petrokimia Gresik, Bank BNI dan Seluruh Distributor pupuk di Bojonegoro diruang Paripurna DPRD Bojonegoro. Kamis 15/06/2017
Dalam rapat kali ini wakil rakyat bersama pihak terkait membahas terkait kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Pertanian yang sudah melakukan MoU dengan Bank BNI terkait program “kartu tani”.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mengatakan jika pada tahun ini Bojonegoro masih belum siap untuk menerapkan pendistribusian pupuk dengan sistem “kartu tani”, hal tersebut dikarenakan perlu lagi dimantabkan siapa penerima dan legalitasnya agar alokasi pupuk tetap terjaga.
“Kita targetkan 2018 sistem “kartu tani”sudah siap diterapkan di Kabupaten Bojonegoro,” tambahnya.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyampaikan, untuk sementara ini data yang diterimanya ada sekitar 165.139 petani Bojonegoro yang akan menerima kartu tani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios namun ada beberapa tambahan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk pertanian sehingga bertambah menjadi sekitar 210 ribu petani penerima kartu tani.
“Kartu tani itu diberikan dari pihak BNI selaku yang bekerja sama dengan Kementan untuk pendataan siapa penerima tetap dari Dinas Pertanian. Untuk sekarang masih proses pendataan,” papar Sigit.
Selain itu, pihanya juga akan mengagendakan melalukan kunjungan kerja ke Kementrian Pertanian untuk membahas terkait kendala penerapan kartu tani salah satunya yaitu belum adanya juklak dan juknis. (Nella/Sasmito)
