Komisi C DPRD Jatim Minta Optimalkan Aset Untuk Tekan NPL

  • Whatsapp

SURABAYA, beritalima.com|
Non Performing Loan (NPL) yang dialami oleh bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Probolinggo dan Lumajang, menjadi PR bagi anggota DPRD provinsi Jatim. Karena itu, komisi C DPRD provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke bank BPR Probolinggo dan Lumajang tersebut untuk melihat secara langsung kinerja BPR ini.

NPL adalah pinjaman perbankan dengan kondisi pihak debitur gagal melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal tersebut, pihak bank terkena imbas akibat kredit macet tersebut yang akan memengaruhi fungsi bank secara keseluruhan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Agung Supriyanto SH di ruang sidang Paripurna DPRD provinsi Jatim. Politisi PAN tersebut mengisahkan bahwa Kunker yang dikomandani Agung ini membawa misi untuk dikemudian hari dilakukan evaluasi terhadap kinerja BPR-BPR bermasalah.

“Kunker komisi C itu kan lebih ke afirmasinya, ke penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu PAD yang ingin kita optimalisasikan adalah berkaitan dengan badan usaha milik daerah, dan kita awali dari bank, yaitu bank perkreditan rakyat, BPR Provinsi Jawa Timur,” terang Agung.

Agung menuturkan bahwa pihaknya berharap di awal tahun 2023 ini, Bank BPR ini bisa mengoptimalisasikan atas amanat dari peraturan daerah.

“Bahwa bank itu di samping sebagai stimulus perekonomian, terutama adalah di segmen bawah dan UMKM-UMKM, tapi juga sisi yang lain, yakni ingin bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa dimaksimalkan. Dan Alhamdulillah, ada dua cabang BPR yang kita kunjungi yaitu di Probolinggo dan dan Lumajang,” ujarnya.

“Di kuartal pertama ini harapan kami kan keseluruhan aset yang dimiliki ini bisa dioptimalkan untuk disalurkan kepada masyarakat, karena apabila aset ini bisa dioptimalisasikan penyaluran lewat kredit-kredit, terutama berbasis UMKM-UMKM secara otomatically itu perekonomian di Jawa Timur itu bisa terangkat. Mengingat penyangga perekonomian di Jawa Timur adalah UMKM-UMKM,” sambungnya.

Agung mengatakan bahwa sisi yang lain apabila belum difusion rasio atau nilai kredit diberikan bisa maksimal, pendapatan bank tersebut juga akan meningkat.

“Kalau pendapatan bank meningkat, secara otomatis hasil dividen untuk pendapatan asli daerah ini bisa bertambah, dan kalau pendapatan asli daerah bertambah, otomatis nanti kemampuan distribusi berkaitan dengan anggaran di masyarakat juga akan bertambah, kira-kira itulah kisi-kisi dari pertemuan kunker tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut Agung menilai, pertama menyangkut masalah NPL-nya yaitu masalah tunggakan kredit yang belum dibayarkan mencapai 6,5 persen lebih. Berarti bank BPR ini belum dikatakan sehat.

“Kenapa belum dikatakan sehat, karena masih di atas ambang batas, ada kurang lebih 6,5% itu masih ngendap di masyarakat. Idealnya kan maksimal adalah 5% sehingga kita perlu memperhatikan ke tingkat serius. Yang kedua menyangkut masalah aset. Selama ini pengolahan aset masih belum maksimal. Sehingga pendapatan PAD juga tidak terlalu besar,” paparnya.

Menurut Agung, kebanyakan masyarakat menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk Deposito. Padahal Deposito tersebut bunganya tinggi. Kalau tinggi tentu kan pendapatan dari BPR sendiri harus lebih tinggi.

“Oleh sebab itu kita juga men-support agar pemerintah daerah ini juga menambah modal dari bank tersebut. Komisi C sangat tertarik dan menjadi perhatian, karena 80-85%, kredit yang diberikan bukan untuk konsumtif, tapi untuk modal. Secara otomatis akan berdampak pada peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah jadi bertambah.
Kita harapkan ke depan, yang utama adalah tingkat pengawasan dari terutama di pihak komisaris itu lebih dimaksimalkan. Agar membentuk laporan setiap triwulan, itu kan kayak direksi sebagai eksekuting yang ada di bank itu kan punya kewajiban untuk menyampaikan laporan atas kinerjanya,” sebutnya.

“Harapan kami laporan kinerja itu betul-betul dilakukan komisaris sebagai instrumen untuk mengawasi bank itu. Kemampuan tingkat pengawasan yang lebih maksimal sehingga betul-betul menghasilkan bank yang sehat dan bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.(Yul)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait