SURABAYA, beritalima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memastikan seluruh proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dikawal ketat agar tuntas 100 persen.
Salah satu fokus utama adalah proyek pengendalian banjir yang menyerap anggaran hingga Rp 1,1 triliun.
Hal tersebut disampaikan Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, DPRD berkomitmen mengawal penuh proyek pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Besarnya anggaran tahun 2026 membuat DPRD harus lebih ketat melakukan pengawasan. Setiap tiga bulan sekali, dinas terkait akan kami panggil untuk mengevaluasi progres proyek dan memastikan pengerjaan fisik maupun keuangannya berjalan seimbang,” ujar Aning.
Menurut Aning, mekanisme pengawasan triwulan diterapkan agar proyek-proyek berskala besar di Surabaya bisa berjalan tepat waktu. Biasanya, perjanjian kerja ditandatangani pada awal Januari dan pengerjaan dimulai sekitar April.
“Kita pastikan di triwulan pertama, baik pengerjaan maupun administrasi pembayarannya sudah siap. Dua-duanya penting, proyek harus berjalan, keuangan juga harus siap,” tegasnya.
Aning menjelaskan, untuk tahun 2025 tidak ada proyek yang mengalami keterlambatan signifikan. Pekerjaan yang tersisa hanya tahap finishing pada bagian utilitas, seperti jaringan listrik, telepon, dan sistem pendukung kenyamanan bangunan.
“Secara fisik proyek tahun 2024 dan 2025 sudah selesai. Yang tersisa hanya utilitas, itu beda kewenangan antara pusat dan daerah. Jadi tidak bisa disebut terlambat,” terangnya.
Ia menambahkan, kesan proyek belum selesai pada akhir tahun sering kali disebabkan faktor cuaca, mengingat bulan Oktober hingga Desember merupakan musim hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan lapangan.
Dalam pembahasan APBD 2026, Komisi C DPRD kota Surabaya telah menandai titik-titik darurat pengendalian banjir yang wajib diselesaikan tahun depan. Beberapa lokasi prioritas berada di kawasan Medokan Semampir yang mencakup empat kelurahan, serta Gunungsari yang tinggal membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk penyempurnaan saluran menuju sungai.
“Tahun 2026 semua proyek-proyek keterlambatan harus selesai seratus persen. Untuk pengendalian banjir sendiri kita sudah petakan titik-titik daruratnya,” ujar Aning.
Besarnya nilai APBD 2026 juga disebabkan oleh sejumlah proyek berskala besar yang tengah menjadi prioritas Pemkot Surabaya. DPRD berharap seluruh perencanaan dapat dimulai sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD benar-benar mengawal proses pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemkot. Pengawasan ini bukan hanya soal serapan anggaran, tapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga Surabaya,” pungkas Aning.(Yul)
