SURABAYA, beritalima.com | Menjadi langganan banjir sejak beberapa pergantian pimpinan di wilayah kota Surabaya, membuat warga Gunung Anyar Tambak akhirnya mengadu ke DPRD kota Surabaya. Para warga mengeluh karena banjir yang menggenangi wilayah mereka bukan sekedar banjir biasa, karena genangan air setinggi lebih dari 70 sentimeter tersebut biasa terjadi 2 sampai 3 hari, itupun kalau tidak ada hujan susulan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati bersama para anggota menyambut kehadiran para warga korban banjir tersebut dengan memberikan beberapa solusi, termasuk diantaranya melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi banjir warga Gunung Anyar Tambak ini.
Komisi C DPRD Kota Surabaya
memastikan Pemerintah Kota Surabaya akan membangun sistem pengendalian banjir khusus untuk wilayah Gunung Anyar Tambak.
“Wilayah Gunung Anyar Tambak ini belum masuk dalam SDMP (Surabaya Drainage Master Plan). Memang ada sistem Kebonagung, tapi wilayah ini tidak masuk di dalam sistem itu. Jadi bisa dipastikan langganan banjir tidak akan selesai kalau sistemnya tidak dibangun,” ujarnya.
Menurut Aning, penanganan parsial seperti pembangunan gorong-gorong atau rumah pompa tidak akan efektif tanpa sistem pengendalian banjir yang terintegrasi.
“Kalau hanya dibangun gorong-gorong dan rumah pompa tanpa sistem, air akan muter terus. Dari rumah ke sungai, lalu kembali lagi ke rumah warga,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati akan dilakukan evaluasi terhadap sistem Kebonagung, termasuk kemungkinan reposisi atau penggeseran rumah pompa agar aliran air dari Gunung Anyar Tambak dapat terakomodasi.
Ia menyoroti kondisi ironi di lapangan, di mana air di kawasan permukiman penuh, sementara area sekitar rumah pompa justru kering.
“Artinya masyarakat ini menjadi korban. Saat pintu air ditutup, air meluber ke rumah warga,” katanya.
Aning menegaskan, penanganan akan dilakukan dalam dua skema, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, wilayah dengan genangan ekstrem hingga 70 sentimeter akan diprioritaskan melalui intervensi anggaran darurat, perbaikan saluran, serta pembenahan titik dengan elevasi rendah.
Sementara jangka panjang difokuskan pada pembangunan sistem pengendalian banjir terpadu. Pada awal Maret mendatang, pemerintah akan melakukan survei untuk merancang sistem tersebut, termasuk evaluasi sistem Kebonagung.
“Saya minta dikerjakan secepatnya. Awal Maret mereka janji survei dan evaluasi. Saya juga akan ikut hadir,” ujarnya.
Menanggapi faktor banjir rob akibat pasang laut, Aning menyebut solusi telah dimasukkan dalam Raperda Pengendalian Banjir. Alih-alih membangun tanggul besar yang membutuhkan anggaran sangat besar, DPRD mendorong pembangunan bosem (kolam tampung), pintu air, dan pompa di setiap outlet menuju laut.
“Setiap kali hujan bersamaan rob, pintu air ditutup, air dialihkan ke bosem. Setelah pasang selesai, air dipompa keluar,” jelasnya.
Ia menilai peninggian jalan atau paving tidak akan signifikan jika sistem utama belum dibenahi. Menurutnya, intervensi harus dilakukan melalui anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar solusi menyeluruh dapat direalisasikan.
“Wilayah di sana adalah kawasan permukiman, bukan lagi kawasan lindung. Mereka juga bayar pajak, jadi berhak mendapat sistem pengendalian banjir yang layak,” pungkasnya.
Komisi C DPRD Kota Surabaya memastikan akan mengawal realisasi pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut agar persoalan genangan tahunan di Gunung Anyar Tambak tidak terus berulang.(Yul)
