Jombang | beritalima.com – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Ema Kuswati, kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Jombang dan RSUD Ploso mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp227 miliar untuk vaksinasi Covid-19.
“Anggaran sebesar Rp227.141.906.493 dialokasikan ke Dinas Kesehatan (Kabupaten Jombang) terkait vaksinasi,” jelas Ema di ruang rapat komisi, pada Senin (15/3/2021).
Ia pun menjelaskan bahwa 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia bisa divaksin. Oleh karena itu ditegaskan Ema, Kabupaten Jombang pun berharap bisa terpenuhi. “Nanti ada tahapan dan sesuai dengan vaksin yang datang serta sasarannya kepada siapa nanti segera di alokasikan,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkan Ema, anggaran vaksin sudah ada karena vaksinnya dari Pemerintah Pusat. Menurutnya tinggal menunggu dari pusat termasuk jumlah vaksin yang akan di terima berapa serta sasaran vaksinasinya.
“Seperti, kepada tokoh masyarakat, Lansia, pelayanan publik serta masyarakat umum. Jadi, tinggal menunggu kapan pelaksanaannya,” imbuhnya.
Namun ditambahkan Ketua Komisi D itu, akan ada vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Sayang menurut dia, juknis dan besaran harganya dari Pemerintah Pusat belum ada. ”
“Karena biaya vaksinasinya, berasal dari pribadi tetapi ada subsidi,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Subaidi Muchtar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengalokasikan dana CSR dari Badan Usaha Milik Pemerintah dan Badan Usaha Swasta (BUMP dan BUS) guna vaksinasi mandiri.
Menurutnya hal itu dilakukan, berhubung proses vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah dan membutuhkan anggaran yang besar. Maka kata Subaidi dibutuhkan peran serta BUMP dan BUS dalam penyediaan vaksin Covid-19.
Reporter : Dedy Mulyadi
