Beritalima.com,Jayapura- Komisi I DPR Papua,melakukan pertemuan
bersama Badan Kepegawian Daerah Provinsi Papua guna membahas persoalan
penerimaan CPNS dan juga IPDN di mana baik fasilitas maupun SDM yang
nantinya akan di rekrut. dibincangkan.
”banyak hal yang dibutuhkan namun tidak diakomodir untuk itu hal
ini akan dibawa kedalam sidang APBD untuk disahkan menjadi APBD yang
dapat dipergunakan oleh masing-masing dinas dan badan yang ada di
Provinsi Papua,agar jauh jauh hari semua telah siap untuk penerimaan
CPNS dan IPD ”Jelas Ruben Magai Ketua Komisi I DPR
Papua(Senin/4/12/2017)
Menurutnya kehadiran BKD dalam pertemuaan ini sangat di butuhkan agar
hal ini dapat menjadi perhatian ketua tim badan anggran serta
pimpinan dewan,karena pastinya yang menjadi sasaran para pegawai
nantinya adalah adalah DPRP.
”Jangan sampai nanti di hari H semunya tidak sipa dan kita komisi I
menjadi sasaran para pendemo,”Ujarnya
Kemudian mengenai pertemuan dengan badan perbatasan, Komisi I
membahas sejumlahkios yang telah di bangun di perbatasan RI-PNG baik
siapa saja yang akan menempati kios tersebut di mana pengisian kios
harus mengedepakan orang alsi Papua sebagai pengusaha di daerah
perbatsan.
”Sekarang ini sudah banyak himpunan pengusaha asli Papua,kamar adat
Papua, HIPMAS, himpunan pengusaha asli papua kemudian juga ada
mama-mama yang jualan Noken. Sehingga orang Papua sudah banyak
berfikir tentang bisnis, jadi bukan orang pendatang saja yang harus
menempatikios di perbatasan tetapi yang menjadi prioritas kami adalah
orang asli Papua,”Tegas Ruben
Pihaknya meminta agar kedepanya pembagian ruko ruko dapat harus sama
rata baik pembinaanya yang sudah di sepakati bersama baik kepada OAP
dan kepada pendatang.
”Artinya satu tempat itu tidak bisa satu orang,enam bulan kalau dia
sudah lakukan bisnis, harus keluar dan berdiri sendiri sehingga yang
lain bisa masuk juga, jadi bergantian. Jadi kalau dana itu harus
disiapkan,”Pintanya (res)
