JAILOLO, beritalima.com – Polemik pengangkatan Kepela Sekolah (Kepsek) baik tingkat SMP dan SD se- Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Baperjaka dan BKD Halbar, tak ada ujungnya. Pasalnya, Komisi I DPRD Halbar terus ngotot, meski sudah ada penjelasan dari Baperjakat maupun Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando.
Anggota Komisi I DPRD Halbar Frangky Luang, yang juga ketuaFraksi Demokrat Halbar kepada beritalima.com, Selasa (28/3/2017), mengaku, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, saat mengeluarkan statemen di media tak mempunyai data akurat soal guru, yang memenuhi syarat sebagai Kepsek.
Sehingga dengan begitu, patut diduga promosi/pengakatan Kepsek beberapa waktu lalu tidak melibatkan Baperjaka, terutama Dinas Pendidikan dan BKD, sehingga nama – nama yang dipromosikan diduga titipan tim sukses.
“Dari itulah kami (Komisi I DPRD halbar) meminta agar SK pelantikan Kepsek yang sudah diparaf agar dibatalkan. Karena akan berakibat sangat fatal untuk pendidikan Halbar kedepan,”tegas Frangky.
Menurutnya, sekolah itu ibarat sebuah perusahan yang memproduksi SDM. Sehingga kalau sebuah perusahan itu mesin pengelolahnya rusak, maka secara otomatis akan menghasilkan mutu pendidikan Halbar.
“Promosi Kepsek idealnya di usulkan oleh Pengawasan Pendidikan atau kepala UPTD Kecamatan. Karena merekalah yang paling mengetahui siapa yang layak dan tidak layak menjadi Kepsek,”ujarnya.
Lanjut dia, Komisi I sudah menjadwalkan dalam waktu dekat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Baperjaka, BKD Halbar dan Dinas Pendidikan Halbar.
“RDP nanti intinya kami akan mempertanyakan permasalahan tersebut,”cetusnya. (ssd)
