JAILOLO,beritalima.com – Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera Barat meminta kepada Pemkab melalui Bupati Danny Missy untuk tidak membodohi masyarakat Loloda.Pernyataan tersebut menindaklanjuti adanya rencana peresmian Kecamatan Loloda Tengah(Loteng).
Kepada wartawan,Senin(14/9)kemarin,politisi Partai Golkar itu,Joko Ahadi, menegaskan,terkait dengan usulan pemekaran Loloda Tengah(Loteng)oleh Pemda bersama DPRD itu,hingga saat ini baru sebatas persetujuan melalui Kemendagri.Dimana usulan pemekaran Loteng itu juga berdasarkan hasil konsultasi Komisi I ke Dirjen Otonomi Daerah(Otda),masih ada dokumen persyaratan yang diharuskan dilengkapi oleh Pemda dan DPRD terutama menyangkut Perda pemekaran Loteng termasuk Perda enam Desa yang sebelumnya sudah di tindaklanjuti melalui paripurna pengesahan oleh DPRD.”Jadi pemekeran Loteng ini sifatnya itu baru sebatas lampu hijau dari pemirintah pusat melalui Kemendagri.Kodefikasi Kecamatan juga saat ini belum keluar,mengingat ada moratorium.Jangan kemudian buat program yang sifatnya menghayal,”tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang.Menurutnya,,langkah Pemda melalui Bupati Danny Missy,guna meresmikan pemekaran Kecamatan tersebut,selain terkesan terburu-buru,terkesan hanya mengejar pencitraan di momentum Pilkada serentak.Dimana,peresmian kecamatan yang hanya menguras keuangan daerah itu,alangkah baiknya Bupati Danny Missy diakhir masa jabatanya fokus pada peningkatan jalan Goin-Kedi yang hingga saat ini tak kunjung tuntas.
“Masyarakat Loloda saat ini butuh akses jalan.Soal pemekaran alangkah baiknya menungggu terbitnya kodefikasi Kecamatan.Jangan menjanjikan sesuatu yang belum ada kepastian,”cetusnya.
Frangki yang juga anggota komisi I DPRD menambahkan,kaitan dengan pemekaran Loteng sendiri,selain diperlukan adanya kodefikasi Kecamatan melalui Kemendagri,yang nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD melalui paripurna.(Ay)
