JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mendukung penuh perjuangan tenaga Honorer K-2 dalam menagih janji Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Caranya, politisi Partai Golkar dari Dapil IX Provinsi Jawa Tengah ini mengusulkan kepada Pemerintah segera menuntaskan kebijakan tentang honorer sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kondisi tenaga honorer yang sudah mengabdi lama.
Dukungan Agung itu dia lakukan usai mengikuti audiensi Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Honorer K-2 antara lain Guru Inpassing Nasional, Guru Inpassing Madrasah Jawa Barat, FORGASN PUPR dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang menagih janji Pemerintah tentang penuntasan persoalan pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pekan ini.
“Kami sudah mendengar pendapat konkret sejumlah organisasi terutama berkaitan dengan perjuangan tenaga Honorer K-2. Jangan dibiarkan para honorer menua sementara kesempatan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan semakin kecil. Kami prihatin, mereka sudah cukup lama menagih Pemerintah. Untuk itu, kami dari Fraksi Golkar mendukung penuh perjuangan honorer karena perjuangan mereka tidak sebanding dengan hasil yang didapat,” ujar Agung.
Dia mengaku, segera mencarikan solusi terbaik sesuai aspirasi sejumlah organisasi dengan mengusulkan revisi salah satu pasal yang tertuang dalam UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) No: 5/2014 agar honorer yang sudah mengabdi dalam jangka waktu lama diberi kesempatan tanpa syarat menjadi CPNS.
Agung juga mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkirakan kecukupan APBN dalam mengakomodir 400 ribu lebih tenaga honorer menjadi CPNS sesuai janji Kemenpan-RB beberapa waktu lalu.
Kalau dari Pemerintah ada kendala berkaitan dengan kebijakan APBN, harus dibahas bersama dengan DPR RI. Apalagi, belum lama Pemerintah punya niat untuk merapikan jabatan Eselon III dan IV yang salah satu tujuannnya untuk efisiensi.
“Nah, apa efisiensi ini berkaitan rencana mengakomodir sekian ratus ribu honorer yang kemarin sudah kita sepakati dengan Pemerintah. Terlebih kalau memang benar demikian. kami semakin siap untuk membantu,” demikian Agung Widyantoro. (akhir)
