TRENGGALEK, beritalima.com
Sebagaimana tugas pokok fungsi melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu pemangku kepentingan masyarakat maka semua Komisi punya hak dan kwajiban yang sama ketika mengawal program-program pemerintah untuk warga. Begitu pula ketika banyak bantuan sosial yang digelontorkan demi membantu menanggulangi dampak wabah Covid-19 ini.
Seluruh Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek secara terstruktur melakukan kunjungan kerja ke wilayah dalam rangka melihat sejauhmana program-program dari pemerintah dimaksud bisa tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal ini juga dilaksanakan oleh tim dari Komisi III DPRD Trenggalek yang secara massif mengunjungi desa-desa di seluruh Trenggalek. Komisi dengan bidang tugas mengenai pembangunan tersebut ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatan APBDes dalam kaitan percepatan penanganan pandemi Corona.
“Sesuai tugas dan fungsi kami di Komisi III, tim ingin memastikan asas kemanfaatan dari alokasi secara fisik APBDes yang kemarin telah di anggarkan untuk dampak Covid-19,” sebut Ketua Komisi III, Sukarodin kepada beritalima.com, Kamis (14/5/2020).
Dia menambahkan, kunjungan kerja dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat serta demi mengetahui anggaran yang sudah ada itu dimanfaatkan untuk apa saja. Ada dua desa di Kecamatan Bendungan yang dituju dalam agenda kerja kali ini, yaitu Desa Dompyong dan Desa Sengon. Apresiasi disampaikan dalam hal penggunaan anggaran untuk penanganan wabah Corona di masa pandemi dengan menunda beberapa kegiatan yang kurang prioritas.
“Dikarenakan ada pandemi Covid- 19 ini maka anggarannya dimanfaatkan untuk penanganan Covid. Seperti pada saat berkunjung ke desa Dompyong, ternyata di sana ada 3 titik kegiatan yang ditunda dan anggarannya dimanfaatkan untuk covid,” sambungnya.
Politisi PKB itupun mengungkapkan jika di Desa Sengon bahkan mampu medirikan 3 ‘check point’ desa dengan biaya yang minim karena petugasnya benar-benar melakukan penjagaan dengan sukarela.
“Desa Sengon membuat beberapa ‘check poin’ mandiri dengan biaya sedikit, asumsinya para petugas tidak diberi honor. Hanya ada penggunaan anggaran ketika rapat evaluasi berupa uang transport 50 ribu rupiah,” jelas dia
Selain itu, dirinya juga menyebutkan bahwa seluruh warga Desa Sengon telah bersepakat bersama tim gugus tugas Covid-19 Desa untuk menggunakan ruang isolasi yang disediakan pemerintah guna menampung para tenaga kerja saat mereka nekat pulang kampung.
“Dari hasil evaluasi gugus tugas Covid-19, ternyata kalau dikarantina mandiri tidak efektif meskipun dikasih sembako,” ujar Sukarodin.
Sesuai data, di Desa Sengon saat ini sudah ada sekitar 150 orang pemudik yang menjalani karantina mandiri ditambah 2 orang yang menjalani karantina ditempat penampungan, jadi totalnya sekitar 152 orang.
“Untuk berikutnya, kalau ada pemudik diputuskan akan dikarantina secara masal di penampungan massal dengan anggaran dari desa,” pungkasnya. (her)
