JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai lembaga mitra Pemerintah yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif bakal melakukan pengawasan dan mengawal Program Jaring Pengamanan Sosial (PJPS) dalam usaha mendukung penanganan dampak virus Corona (Covid-19) di kalangan masyarakat.
Legislator Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian secara virtual, Senin (27/4) meingatakan Direktorat Jenderal (Ditjen) di setiap Kementerian punya berbagai program kegiatan jaring pengaman sosial.
“PJPS tersebut beragam sehingga diperlukan pengawasan dan pengawalan anggota DPR RI untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.
Dalam kesempatan tersebut, Johan mencontohkan rencana kegiatan Social safety net dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementan berupa bantuan 1 juta ekor ayam lokal unggul untuk petani penggarap. Ayam tersebut rencananya disalurkan kepada 40.000 Rumah Tangga Petani Peternak (RTPP) di 16 kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Masing-masing RTPP akan mendapat bantuan 25 ekor ayam lokal beserta pakan dan pembuatan kandang.
Johan menyebut, anggaran dari kegiatan tersebut Rp 36,6 miliar. “Sasaran RTPP dari kegiatan itu perlu diverifikasi ulang karena bantuan ini harus tepat sasaran khususnya kepada RTPP yang terkena dampak pandemic Covid-19, dalam hal ini diprioritaskan kepada buruh tani, peternak, petani penggarap dan tidak hanya terpaku pada database sebelumnya atau data lama yang seringkali tidak sesuai kebutuhan dan kondisi sebenarnya saat ini,” jelas Johan.
Pada kesempatan tersebut, Johan juga mengingatkan Pemerintah harus mewaspadai banyak program bantuan sosial dan padat karya yang telah berdampak pada keresahan dan konflik sosial di kalangan masyarakat karena database yang digunakan tidak update dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa tersebut juga meminta Pemerintah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama pusat data dan informasi Pertanian. “Hal ini sangat dibutuhkan untuk akurasi PJPS dan bisa dimanfaatkan penduduk miskin terdampak paling berat dari pandemic Covid-19. Juga perlu dideteksi potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, potensi krisis pangan dan harga pangan kebutuhan pokok masyarakat,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
