Jakarta, beritalima.com|- Komisi IV DPR mencemaskan krisis pangan dampak dari bencana melanda tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumut dan Sumbar), terutama seperti pertanian dan perikanan.
Ribuan hektare lahan produktif dilaporkan rusak, sementara produksi pangan terjun bebas. Situasi ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional jika tak ditangani secara sistematis.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengatakan, skala kerusakan akibat bencana tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral semata. Perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menyebut, banjir bandang telah merendam lahan pertanian, merusak kolam budidaya, serta melumpuhkan rantai produksi pangan di berbagai daerah terdampak.
“Sehingga, produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,” ujar Titiek kepada media, di Jakarta (16/1)
Ia menekankan, kondisi darurat ini menuntut pemerintah hadir dengan rencana pemulihan yang jelas, terukur, dan tidak sekadar reaktif. Komisi IV DPR RI, kata ucapnya, ingin memastikan langkah pemerintah mencakup penanganan jangka pendek hingga pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Kemudian strategi rehabilitasi dan konstruksi yang dirancang untuk memulihkan produktivitas usaha di sektor pertanian dan perikanan, memperbaiki infrastruktur yang rusak serta menjaga keberlanjutan sumber daya hutan,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Titiek, dampak banjir bandang juga memperlihatkan rapuhnya pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Tekanan ekologis pascabencana dinilai memperparah risiko bencana lanjutan jika tidak segera dibenahi secara menyeluruh.
“Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” sorotnya.
Titiek singgung soal lemahnya koordinasi lintas sektor kerap menjadi persoalan klasik dalam penanganan pascabencana. Karena tanpa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, serta pendampingan teknis di lapangan, program pemulihan berpotensi tidak tepat sasaran dan justru memboroskan anggaran negara.
Banjir bandang di Sumatera kembali menjadi pengingat, bencana alam bukan semata urusan cuaca ekstrem, melainkan cermin dari tata kelola lingkungan dan kesiapan negara dalam melindungi sektor pangan.
Jurnalis: rendy/abri
