Jakarta.beritalima.com|
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PAN Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa H. Muhammad Syafrudin,ST,.MM akrab disapa HMS menyerukan program reboisasi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat ada pengambilalihan fungsi hutan untuk infrastruktur IKN. Walau ada yang dikalahkan akibat pembangunan IKN, ia menegaskan fungsi hutan harus diupayakan 100 persen berjalan.
“Saya melihat langsung hutan yang ada di perencanaan pembangunan IKN ini. Kondisi hutannya sangat bagus. Nanti akan ada reklamasi dan pengambil alihan hutan yang akan dipergunakan untuk pembangunan IKN. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi riil seperti 100 persen, karena nanti akan dipergunakan untuk pembangunan IKN,” katanya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI meninjau areal hutan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022).
Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang bagaimana merelokasi hutan dengan reboisasinya yang masif agar fungsi hutan tetap lestari. Namun, di sisi lain, kata HMS, sapaan akrab Syafrudin, pembangunan IKN harus tetap berjalan baik. Pembangunan IKN dan program reboisasi harus seirama, berjalan bersamaan.
“Reboisasi mungkin saja tidak sampai 100 persen lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Kita harus mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem untuk sirkulasi udara dan menjaga habitat. Mengembalikan hutan jadi asri kembali,” tutur HMS Kandidat Doktor Universitas Brawijaya
HMS menceritakan,saat melakukan kunjungan kerja reses dengan obyek kunjungan yaitu meninjau tempat persemaian bibit yang dikelola oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, lokasi persemaian ini diharapkan bisa menjadi bank bibit yang akan menopang ibu kota negara, adapun jenis pohon yang disemai adalah jenis pohon yang nantinya bisa menjadi pelindung sekaligus sebagai objek yang bisa membantu kelangsungan hidup habitat hewan yang ada disekitar hutan IKN.
Legislator dapil NTB ini menambahkan, yang juga harus dipikirkan adalah bahwa di hutan ada banyak tumbuhan dan satwa endemik yang harus dilestarikan. Kementerian KLH memang sedang masif menyemai tumbuhan-tumbuhan endemik dan native (asli) khas hutan Kalimantan di lokasi yang tidak jauh dari pembangunan infrastruktur IKN. Dengan langkah ini, akan tercipta habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan satwa-satwa endemik pun bisa tetap hidup dan terjaga.(Rozak)
