PALEMBANG, BeritaLima.Com
FKNN (Forum Komunikasi Nelayan Nusantara) diterima oleh komisi IV DPR-RI dalam Rapat dengar pendapat terkait permasalahan nelayan se Nusantara saat ini.
Adapun beberapa poin yang di bahas;
1. Terkait limbah dan kerusakan laut akibat industri dan pertambangan
2. Terkait dengan pp 11 tahun 2023 mengenai migrasi dan VMS.
3. Terkait pengendalian pemanfaatan ruang laut dan tentang terus beroperasinya kapal ikan asing (KIA) di perairan Indonesia.
Rapat di pimpin langsung oleh Wakil ketua komisi IV DPR RI Daniel Johan dari PKB dimana beliau sangat menyambut baik kehadiran FKNN untuk dapat menyampaikan aspirasi nelayan dari seluruh Nusantara.
Menurutnya, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri KKP sangat membebani kehidupan nelayan, untuk itu kita memintak hak untuk diadakannya FGD dan meminta penjelasan dari Menteri KKP beserta jajarannya terkait PP yang memberatkan tersebut.
Masalah nelayan itu kompleks, contoh dari perizinan dari UU cipta kerja. Agar mempermudah, namun realisasi di lapangan yang kita dapatkan informasi justru membuat rumit masyarakat, peraturan pemerintah (PP) yang dibuat bertolak belakang dari UU cipta kerja yang kita harapkan. Senin ( 30/06/2025)
“Senada yang disampaikan oleh anggota komisi IV DPR RI H. Firman Soebagyo, kebijakan membatasi nelayan itu adalah kebijakan yang tidak masuk akal dan konyol, ikan itu bergerak termasuk bermigrasi, bagai mana nelayan mau mengejar ikan tetapi dibatasi.. Ikan itu bukan nya diam dan berkumpul, bahakan nelayan harus mengejar dan memburu. ujarnya.
Prof. Rochmin Dahuri sebagai pakar ilmu kelautan dan perikanan, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Anggota Komisi IV DPR RI, pada kesempatan ini meyakinkan kepada Rombongan FKNN, insya allah komisi IV akan segera melakukan langkah kongkrit, sebab terbukti PP No. 11 tahun 2023, menimbulkan keresahan di masyarakat nelayan. paparnya.
Dari keterangan Pj Ketua Dewan Presidiun Pusat (DPP) FKNN H.A. Chairil Anwar bersama Sekretaris DPP FKNN S. Agus Priyono dan juga Ponco Darmono yang ikut hadir mewakili Sumsel dalam keterangannya menyatakan apresiasi yg tinggi kepada komisi IV DPR RI yang telah menerima dan menampung aspirasi nelayan yang disampaikan.
“Acara Audensi ini Turut hadir Ketua, Dewan Presidium Wilayah (DPW) Prov. Kepri (Distrawandi) DPW Susel, NTB, Jateng, Jatim, Banten, Jakarta, Kalbar, dan Ponco Darmono dari DPW FKNN Prop. Sumsel.
Sebelum pelaksanaan RDP ini masing – masing daerah telah Beberapa kali melakukan upaya penyampaian aspirasi, baik berupa aksi damai , maupun RDP dengan DPRD di daerah masing. Hari ini dilanjutkan dengan RDP di komisi IV DPR RI.
Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) ini hadir sebagai corong aspirasi nelayan se Nusantara dalam FKNN ini tergabung dari beberapa unsur. Mulai dari aktifis nelayan, aktifis lingkungan, akademisi, NGO dan praktisi terkait permasalahan nelayan di Nusantara.
Semoga ada jalan penyelesaian yang dihadapi oleh nelayan sehingga nelayan di Nusantara ini menjadi lebih baik dan sejahtera. tutupnya.( ril)
