SAMPANG, Beritalima.com | Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Sampang mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Sampang. Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (11/9/2025), Ketua Komisi IV, Mahfud, menilai predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang disandang Sampang kini tercoreng akibat lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Mahfud menegaskan, persoalan pencabulan bukanlah perkara sepele, melainkan masalah serius yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama aparat penegak hukum. Ia mengungkapkan, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke pihak kepolisian namun jalan ditempat, sehingga tidak sedikit kasus yang tidak dilaporkan karena korban maupun keluarga takut repot dan menganggap hanya membuang biaya serta waktu.
“Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak bisa dianggap hal biasa. Banyak laporan yang terkesan diulur-ulur penanganannya. Kami berharap kepolisian segera menindaklanjuti agar menjadi efek jera bagi pelaku,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, predikat KLA seharusnya tidak hanya sebatas seremonial, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga harus hadir dengan memberikan advokasi dan sosialisasi mengenai bahaya pergaulan bebas yang belakangan semakin marak.
Dalam kesempatan itu, Mahfud turut menyinggung kasus pencabulan terhadap seorang gadis berusia 17 tahun di Kecamatan Robatal. Hingga kini pelaku masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan belum berhasil ditangkap Polres Sampang.
“Predikat layak anak ini sudah tercoreng. Aparat penegak hukum belum maksimal menegakkan keadilan. DPO tidak dicari, apa gunanya? Polisi yang dibutuhkan adalah yang berintegritas dan berkarakter Pancasila,” tegasnya.
Mahfud menambahkan, lemahnya penegakan hukum justru berpotensi memicu semakin maraknya kasus serupa di Sampang. Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Sampang akan terus mendorong dan mengawal setiap kasus pencabulan agar korban anak benar-benar mendapat perlindungan. “Perlindungan anak adalah hal krusial yang tidak bisa ditawar,” tandasnya. (FA)
