Komisi IX DPR Soroti Insiden Makan Bergizi Gratis

  • Whatsapp
Anggota Komisi IX DPR RI Netty P. Aher soroti insiden Makan Bergizi Gratis (foto: istimewa (

Jakarta, beritalima.com|– Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher soroti kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyelesaikan beberapa Insiden program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti terjadi di Batang, Jawa Tengah dan Kalibata, Jakarta Selatan.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty kepada media, di Jakarta (23/4).

Terkait kasus dugaan keracunan massal di Batang, Netty mendesak BGN segera melakukan investigasi terhadap standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG.

“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Menanggapi tunggakan pembayaran hampir Rp 1 miliar terhadap dapur MBG di Kalibata, Netty menilai persoalan tata kelola anggaran dan administrasi perlu mendapat perhatian serius.

“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana,” sorotnya.

Netty apresiasi kepada para pengelola dapur yang tetap berkomitmen meneruskan kerjasama meski masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasionalisasi lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” pujinya.

Jadi, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menstandarkan penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

Jurnalis: Rendy/Abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait