Jakarta, beritalima.com| – Komisi V DPR RI- bersama DPRD Kota Malang bertemu diskusi soal langkah strategis memperkuat kerjasama antara lembaga legislatif nasional dan daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat (20/8).
Komisi V DPR RI membahas isu terkait pembebasan lahan dan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menekankan pentingnya langkah taktis dan operasional oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah backlog rumah.
Parlemen mengkritik kurangnya perhatian pada pengembang utama skema pembebasan lahan, yang seringkali tidak transparan dan tidak adil bagi masyarakat yang membutuhkan.
Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan, audiensi ini untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
“Kami berharap melalui audiensi ini, kita dapat menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” jelasnya.
Komisi V kritisi undang-undang yang diamanahkan Pemerintah lebih fokus pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) daripada masyarakat. Padahal dana APBN bangun rumah yang dikucurkan Pemerintah sampai sekarang mencapai 119,9 triliun. Namun, masih banyak masyarakat berpendapatan rendah yang sulit untuk terakses memperoleh rumah.
I Made Riandiana Kartika dari DPRD Kota Malang menyebutkan, “audiensi ini merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.”
Jurnalis: Rendy
