BONDOWOSO, beritalima.com – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai mendapat sorotan dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Nasim Khan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian rakyat, khususnya di tingkat daerah. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut harus dikawal secara ketat agar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai program yang berkaitan dengan sektor perdagangan, industri, koperasi, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Karena itu, pembangunan Koperasi Merah Putih juga menjadi bagian dari program yang akan terus dipantau oleh DPR.
“Program yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat tentu harus kita dukung bersama. Tetapi pengawasan juga penting agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai koperasi seharusnya menjadi wadah penguatan ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti program koperasi, Nasim Khan juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran direktur utama Agrinas saat rapat bersama Komisi VI DPR RI. Padahal, rapat tersebut rencananya akan membahas sejumlah persoalan penting, termasuk rencana impor kendaraan pick up dari India dan juga Pembangunan KDMP.
“Semalam kami mendapat informasi bahwa dirut agrinas akan hadir pagi hari, tetapi tiba-tiba tidak hadir dengan alasan sakit mendadak. Akhirnya kami tidak bisa menggali informasi lebih jauh terkait rencana impor pick up dari India dan berbagai hal lainnya,” ungkapnya.
Ia menilai Komisi VI DPR RI seharusnya dilibatkan dalam pembahasan kebijakan strategis yang berkaitan dengan industri nasional. Menurutnya, penting untuk mengetahui alasan di balik rencana impor tersebut, termasuk apakah industri dalam negeri memang belum mampu memproduksi kendaraan serupa.
“Kami ingin tahu kenapa harus impor. Apakah industri kita di Indonesia tidak mampu membuat pick up? Sistemnya seperti apa? Hal-hal seperti itu yang seharusnya dijelaskan,” katanya.
Nasim Khan berharap adanya keterbukaan dari pihak terkait agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Ia juga berharap aspirasi tersebut dapat sampai kepada Presiden Prabowo Subianto sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
“Saya dengar Pak Prabowo sudah memanggil berbagai instansi terkait. Mudah-mudahan beliau mendengarkan berbagai masukan dan memberikan kebijakan terbaik bagi kepentingan bangsa,” pungkasnya. (*/rois)
