Jakarta, beritalima.com| – Dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra kerja terkait Sarana Publikasi (LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara) dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) meminta untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Termasuk, jangan merumahkan (pemberhentian sementara), pengurangan pegawai dan/atau jurnalis, dan pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia serta menyampaikannya kepada publik,” jelas Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam membacakan Rapat Kerja Komisi VII dengan mitra terkait di DPR RI, Jakarta,(13/2).
Saleh juga meminta para mitra terkait untuk menyampaikan secara tertulis rincian program dan penggunaan anggaran hasil rekonstruksi yang dilakukan kepada Komisi VII DPR RI sebagai bahan pengawasan paling lambat 14 hari kerja sejak rapat hari ini.
“Terakhir, Komisi VII juga meminta agar melakukan efisiensi anggaran hanya pada kegiatan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025,” jelas Politisi dari PAN.
Diketahui, dalam rapat, telah disepakati hasil rekonstruksi anggaran hasil dari pembahasan efisiensi anggaran sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebesar Rp79.601.814.000, dari pagu anggaran awal Rp223.867.121.000. Jadi pagu anggaran dapat dimanfaatkan setelah efisiensi sebesar Rp144.265.307.000.
Efisiensi anggaran TVRI Rp455.700.000.000, dari pagu awal Rp1.524.203.659.000. Sehingga, pagu anggaran yang dimanfaatkan setelah efisiensi Rp1.068.503.659.000
Untuk Efisiensi anggaran RRI sebesar Rp170.900.000.000, dari pagu awal sebesar Rp1.070.311.831.000. sehingga pagu anggaran dapat dimanfaatkan setelah efisiensi sebesar Rp899.411.831.000.
LKBN Antara tidak mengalami efisiensi anggaran atau tetap dengan target pendapatan sebesar Rp547.990.000.000, termasuk di dalamnya penugasan PSO sebesar Rp184.625.000.000.
Jurnalis: Rendy/Abri
