Jakarta, beritalima.com| – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid syukuri disepakatinya perubahan ke-3 UU Nomor 8/2019 tentang Haji dan Umrah sehingga lembaga penyelenggara haji dan umrah menjadi setingkat kementerian, bukan badan.
Pria yang kerap disapa HNW ini menjelaskan, dengan tetap menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo, ia mendukung agar kepala daan wakil kepala Badan Penyelenggara (BP Haji) saat ini secara otomatis ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah berdasarkan amanat dari UU tersebut.
Hal itu lantaran sudah kian mepetnya waktu persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk 2026, sehingga lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti melanjutkan dari yang sudah berjalan di BP Haji sekarang.
“Keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan, dan harapan besar Umat akan suksesnya lembaga Kementerian Haji,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta (2/9).
Politisi Fraksi PKS ini menyebut, setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan lebih 220 ribu jemaah haji, dengan total sekitar Rp 20 Triliun. Ke depan, sesuai dengan Visi Saudi 2030, dan perjuangan pemenuhan kuota Haji, maka jumlah jemaah Haji dari Indonesia, sangat mungkin terus meningkat.
HNW apresiasi Presiden Prabowo yang mempunyai perhatian dengan urusan haji sehingga menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji. DPR RI kemudian bekerja agar dasar hukum BP Haji semakin kuat dan tak hanya berbentuk badan.
“Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari ‘Badan’ menjadi ‘Kementerian’. Untuk itu membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini,” sambung Wakil Ketua MPR RI ini.
Hidayat menyebutkan, Gus Irfan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP Haji merupakan cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari dan banyak beraktivitas di Pesantren maupun di kalangan NU. Sementara, Dahnil Anzar Wakil Kepala BP Haji merupakan aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Dengan rekam jejak tersebut, pada rapat haji terakhir di Komisi VIII (27/8), secara umum anggota Komisi VIII mendukung Kepala dan Wakil Kepala BP Haji diangkat Menteri dan Wakil Menteri memimpin Kementerian Haji dan Umrah nanti.
Jurnalis: rendy/abri
