Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Adriani Gantina beri pengawasan ketat bagi penyaluran bantuan korban bencana agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan untuk korban banjir harus tepat sasaran, transparan, dan tidak boleh ada masyarakat terdampak yang terlewat. Negara hadir bukan hanya dalam simbol, tetapi juga dalam tindakan nyata,” kata Legislator dari PDIP ini (7/1).
Menurut Selly, Komisi VIII DPR RI kerap menerima laporan di lapangan terkait bantuan yang tak merata, tumpang tindih, bahkan salah sasaran. Kondisi tersebut dinilai memperparah penderitaan korban banjir dan bencana lainnya yang sudah kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Ia menekankan, pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan data korban diperbarui secara akurat, serta melibatkan aparat desa, relawan, dan tokoh masyarakat agar distribusi bantuan berjalan adil.
“Validasi data menjadi kunci. Jangan sampai ada warga yang justru tidak terdampak tapi menerima bantuan, sementara korban sesungguhnya terabaikan,” sorotnya.
Selly meminta Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk membuka ruang pengaduan publik agar masyarakat dapat melaporkan jika terjadi ketidaktepatan distribusi bantuan. Menurutnya, mekanisme pengawasan partisipatif penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran bencana.
Lebih jauh, Selly mengingatkan penanganan bencana tak cukup hanya pada fase tanggap darurat. Pemerintah diminta siapkan langkah pemulihan jangka menengah dan panjang, termasuk pemulihan psikososial, tempat tinggal sementara yang layak, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia.
Jurnalis: rendy/abri
