Jakarta, beritalima.com| – Komisi VIII DPR RI sayangkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi beserta jajarannya tak hadir saat rombongan legislator dari Jakarta mendatanginya ke Bandung guna membahas masalah strategis. Padahal, Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII terkait membahas persoalan sosial, kebencanaan, haji, perlindungan anak dan isu-isu lainnya yang ada di Jabar.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII Singgih Januratmoko menjelaskan, “kita juga sudah membawa kementerian-kementerian menjadi mitra Komisi VIII yang fokus pada soal keagamaan, sosial, dan lain-lain. Jadi tidak hanya jadi beban di provinsi saja, tapi bisa kita bantu nanti di pusat yang jadi mitra Komisi VIII DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko di Bandung (27/3).
Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq yang turut hadir menilai ketidakhadiran Gubernur Jabar adalah pembuktian bahwa Komisi VIII DPR RI tidak dianggap penting dan berarti bagi Pemprov Jabar. Padahal peran Komisi VIII DPR RI mengangkat sederet isu strategis seperti persoalan Haji, kebencanaan, sosial, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya sebagai hal penting dan sangat berarti juga dekat dengan masyarakat.
“Komisi VIII DPR RI yang membidangi soal kesejahteraan, kemiskinan, bencana, kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya menjadi persoalan penting yang harus direspon oleh gubernur, sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan harus dihadiri. Kalaupun ada agenda sebenernya bisa saja beliau datang dulu di sini untuk bertemu kita, berdiskusi sebentar, setelah itu baru pelantikan untuk eselon II itu,” sorot Maman.
Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Selly Gantina merasa prihatin dengan tidak hadirnya perangkat penting Provinsi Jabar, sehingga menunjukkan ketidakseriusannya dalam menyelesaikan persoalan masyarakatnya.
“Karena biar bagaimanapun juga, Jawa Barat memiliki 50 juta penduduk yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Pusat, dimulai dari urusan kesejahteraan sosial ini dari mulai Kemensos, Kemenag, BNPB, MenPP-PA, BAZNAS, BWI dan tentu saja Jabar sebagai salah satu provinsi yang sangat potensial seharusnya bisa memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” terang Selly.
Jurnalis: Abri/Rendy
