Jakarta, beritalima.com| – Komisi VIII DPR RI, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program ini dinilai sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Di Komisi VIII kami sudah bolak-balik berkeinginan memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah. Begitu Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, langsung beliau mewujudkan untuk sekolah rakyat,” ujar Selly Adriani Gantina, anggota Komisi VIII saat meninjau ke Sentra Abiseka, Kementerian Sosial, di Pekanbaru, Riau (27/7).
Selly menyoroti, meskipun Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, masih banyak anak yang tidak dapat menikmati pendidikan secara layak. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.
“Sekalipun namanya wajib sekolah, wajib belajar 12 tahun, tapi nyatanya banyak lagi anak-anak yang tidak sekolah. Bagaimana caranya supaya memutus rantai kemiskinan, salah satunya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa,” jelasnya.
Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial menyambut positif kehadiran Sekolah Rakyat dan memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi prioritas penerima manfaat.
“Kami cukup bergembira dengan keadaan ini, bahwa anak-anak ini kita tampung di tempat yang layak. Di ruangan belajar, dengan guru-guru yang punya kecerdasan, bisa mengayomi, karena ini tidak mudah,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Selly menekankan pentingnya peran guru dalam membina dan mendampingi anak-anak dari berbagai latar belakang daerah. Ia menyadari bahwa adaptasi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi anak-anak yang pertama kali tinggal jauh dari keluarga.
Tak hanya meninjau ruang kelas, Komisi VIII juga akan memantau kondisi asrama dan sekolah di sekitar area tersebut. Marwan menegaskan pentingnya transparansi dan fleksibilitas data penerima program. Ia berharap anggota DPR dari daerah pemilihan, seperti Achmad dari Riau, dapat mengakses dan memperbarui data siswa, terutama bagi anak-anak miskin yang belum terdaftar.
“Kami meminta boleh memasukkan data di pertengahan pembelajaran, karena kami yakin masih belum sempurna untuk mendapatkan situasi keadaan di lapangan. Bila ditemukan anak-anak yang betul-betul miskin dan butuh pendidikan tapi belum masuk data, kami berharap mereka bisa diakomodasi,” ungkap Selly.
Jurnalis: rendy/abri
