Surabaya, beritalima.com|- Komisi X DPR RI awasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memastikan kesiapan daerah melakukan Sensus Ekonomi 2026. Pengawasan ini menjadi krusial mengingat Jatim merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional dengan kompleksitas sektor usaha yang tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, sensus ekonomi bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesiapan teknis, sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas lembaga harus dipastikan sejak dini.
“Kunjungan kerja ini kami laksanakan sebagai bentuk pengawasan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan BPS di daerah, khususnya di Jawa Timur, dalam rangka mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan,” ujar Lalu saat kunjungan di Kantor BPS Surabaya (29/1).
Lalu mengakui, tantangan sensus ekonomi tidak sederhana, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar dan sektor industri menengah hingga skala besar yang kerap memiliki kerumitan administrasi serta sensitivitas data. Dalam konteks ini, akurasi dan kelengkapan data menjadi pertaruhan besar.
“Kami menyadari sensus ekonomi ini tidak mudah, apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun kami meyakini kemampuan dan kematangan BPS dapat menuntaskan kendala-kendala yang ada di lapangan,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi X menilai keberhasilan sensus tidak bisa hanya dibebankan kepada BPS semata. Koordinasi yang solid antara BPS pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci utama agar proses pendataan berjalan efektif dan terpercaya.
Menurut Lalu, hasil kunjungan kerja ini akan menjadi pijakan penting bagi DPR dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif untuk memperkuat sistem statistik nasional. “Kami ingin memastikan koordinasi berjalan efektif. Temuan dari kunjungan kerja ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X menggali kesiapan teknis pelaksanaan sensus, mulai dari perencanaan operasional, ketersediaan/kapasitas petugas sensus, dukungan anggaran, logistik, hingga kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Aspek perlindungan petugas di lapangan, jaminan kerahasiaan data responden, serta mekanisme evaluasi purna kegiatan turut menjadi perhatian DPR.
Jurnalis: rendy/abri
