Jakarta, beritalima.com|- Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 yang berlangsung pada Mei–Juni mendatang kembali menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Proses yang menentukan arah masa depan pendidikan nasional itu dinilai harus berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam pelaksanaan SPMB. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan (10/4).
Komisi X tidak sekadar melakukan seremonial, melainkan membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi—mulai dari pimpinan universitas, politeknik, hingga perguruan tinggi keagamaan. Hadir pula perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI dan pemerintah daerah, yang menyampaikan beragam persoalan di lapangan.
Hetifah mengungkapkan, perguruan tinggi saat ini tengah berada pada fase krusial, terutama menjelang pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang menggunakan skema Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Ia menilai, kompleksitas tahapan seleksi menuntut kesiapan teknis dan non-teknis yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Sebentar lagi akan dilakukan SNBT, sehingga akan ada serangkaian kegiatan dalam rangka seleksi mahasiswa baru ini. Kami mendapatkan banyak sekali masukan berharga,” ujar Hetifah. Ia menekankan kesiapan tidak hanya menyangkut sistem seleksi, tapi juga koordinasi antar lembaga hingga kesiapan institusi pendidikan dalam menampung mahasiswa baru.
Dalam praktiknya, persoalan klasik seperti sinkronisasi data, kapasitas infrastruktur, hingga potensi gangguan teknis masih kerap menjadi tantangan tahunan. Komisi X memberi perhatian serius pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Dua prinsip ini dinilai fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru yang selama ini kerap menuai kritik, terutama terkait jalur mandiri.
Salah satu isu yang mencuat dalam dialog adalah belum jelasnya timeline pelaksanaan SPMB, khususnya pada jalur mandiri. Ketidakpastian ini dinilai berpotensi merugikan perguruan tinggi swasta yang harus bersaing dalam menarik calon mahasiswa.
“Kita berharap ada timeline yang lebih jelas di dalam proses penerimaan ini, khususnya di jalur-jalur mandiri, supaya perguruan tinggi swasta bisa mempersiapkan diri lebih baik dan mendapatkan kesempatan yang lebih adil,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Jurnalis: rendy/abri
