Jakarta, beritalima.com| – Komite I DPD RI soroti pelaksanaan program reforma agraria dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di daerah, khususnya Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini didalami dengan kunjungan kerja ke Provinsi Sumbar pada (17/02), delegasi DPD dipimpin Ketua Komite I Dr. Andi Sofyan Hasdam, diterima langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi di Auditorium Istana Kantor Gubernur Sumbar.
Kegiatan ini dihadiri pula Senator Irman Gusman, Jialyka Maharani, Fritz Tobo Wakasu, Sudirman Haji Uma, Lamex Dowansiba, Ade Yuliasih, Achmad Azran, Muhammad Mursyid, Muhammad Hidayattollah, Ismeth Abdullah, Maria Goreti , Abdul Hakim, Abraham Liyanto, Bisri Ashiddiq Latuconsina, Hasan Basri, Ian Ali Baal Masdar dan Arya Wedhakarna.
Andi Sofyan menyampaikan, “berdasarkan data yang ada, konflik-konflik yang terjadi umumnya meliputi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan, konflik antara petani dengan perusahaan tambang, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik antara masyarakat dengan pengembang properti.”
Sementara Gubernur Mahyeldi menuturkan reforma agraria tidak hanya terfokus pada redistribusi dan sertifikasi tanah semata, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar sumber tanah yang dimiliki dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat.
Oleh sebab itu, lanjut Mahyeldi, reforma agraria sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar, diantaranya tanah-tanah ulayat.
Dari Perwakilan Kanwil KemenATR/BPN menegaskan, strategi edukasi masyarakat yang dapat dilakukan agar tidak terjerat masalah mafia tanah yaitu dengan melakukan strategi komunikasi (strako) dengan menyebarluaskan informasi atau edukasi kepada masyarakat melalui medsos.
Jurnalis: Rendy/Abri
