JAKARTA-Komite II DPD RI mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian dan jajarannya atas capaian yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Lantaran Kementerian Pertanian selama tiga tahun berturut-turut, Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dan jagung.
“Kami mengapresiasi Menteri Pertanian dan jajarannya karena nilai ekspor pertanian 2021 secara kumulatif mencapai Rp 625,04 Triliun atau naik 38,608 persen. Sementara realisasi anggaran Kementerian Pertanian dalam Tahun 2021 mencapai 97,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 21,83 triliun,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat RDP dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (31/1).
Senator asal Papua itu juga berterimakasih atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian sebagai mitra kerja dalam mendorong pembangunan di daerah. Hal ini dapat terlihat pada setiap kunjungan Menteri Pertanian ke daerah, dimana pihak Kementerian Pertanian menyampaikan undangan kepada Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI.
“Tentunya kami berharap kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan, misalkan dalam pelaksanaan program di daerah, Kementerian Pertanian bisa menggandeng Anggota Komite II DPD RI dari dapil bersangkutan untuk bersama Kementerian Pertanian membuka acara tersebut,” tegas Yorrys.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh juga mengacungkan jempol atas program Kementerian Pertanian yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian. Program KUR ini dinilai sangat membantu masyarakat di pedesaan khususnya para petani dalam mendapatkan pinjaman. “Kami bangga atas program KUR ini, karena KUR ini sangat membantu masyarakat di desa,” tukasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur Adillah Azis mengatakan di Jawa Timur banyak peternak yang mengeluhkan rendahnya harga susu di Koperasi Unit Desa (KUD). Padahal untuk kualitas susu di Jawa Timur tidak kalah dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Barat. “Sebenarnya masalahnya di perusahaan PT Nestle Indonesia, kenapa di Jatim dibeli dengan harga murah. Jadi ini meresahkan peternak, maka saya minta pemerintah bisa menetapkan satu harga sehingga tidak merugikan para peternak,” harapnya.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menjelaskan bahwa Dinas Peternakan Kalimantan Timur sempat menjanjikan bantuan 30 ribu ekor itik. Namun karena tahun lalu ada refocusing anggaran sehingga program ini tidak terlaksana.
“Saya berharap tahun ini bisa terealisasikan karena para peternak sudah menyiapkan lahan. Kasian peternak jika tahun ini tidak terealisasikan lagi,” ujarnya.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru menyoroti minimnya regenerasi petani akibat kurangnya minat generasi muda bekerja di sektor ini. Menurutnya ada penurunan 1,1 juta petani yang berkecimpung di sektor ini, bahkan 58 persen diantaranya usia di atas 45 tahun. “Sangat sayang jika anak muda kita tidak melek dalam dunia pertanian. Seharusnya pemerintah terus menggalakkan program petani masuk sekolah,” tuturnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan dampak pandemi Covid-19 menjadi kekhawatiran pihaknya dalam penyedian panggan. Namun setelah koordinasi kementerian/lembaga dan Komite II DPD RI sehingga dapat melewati 2021 dengan cukup baik. “Kerja keras pada 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional sektor panggan. Meskin kita masih dihadapi pandemi Covid-19,” terangnya.
Syahrul Yasin Limpo juga menambahkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 tumbuh 2,95 persen pada sektor pertanian. “Bukan hanya ekspor yang meningkat tapi produksi juga meningkat. Nilai ekspor pertanian dari 2020-2021 juga naik menjadi 38,68 persen,” ucapnya. (ar)