JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) duduk bareng untuk membahas pelaksanaan program 2021 dan rencana kerja 2022 di daerah. Kegiatan ini tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Komite II DPD RI.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/5) menjelaskan, tahun ini Kemenhub mendapatkan pagu anggaran Rp 45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan Rp.41,3 triliun.
DPD RI berharap Kemenhub dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. “Anggaran itu untuk mewujudkan lima program prioritas Kemenhub yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, logistik,daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (TPK), ibu kota negara baru dan pengembangan SDM.”
Ditambahkan, program dan kegiatan Kemenhub Tahun Anggaran 2022 ini nantinya harus merupakan tolok ukur rencana kerja 2022. Salah satunya, memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, pencegahan dan penanganan Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan, Kemenhub ini sangat strategis, tugas dan tanggung jawab dengan Dinas Perhubungan bisa sepaham dengan visi misinya Presiden. “Artinya, membuat jalan tol (tol laut) yang bisa menghubungi Sabang sampai Merauke.”
Pada sisi lain, sambung dia, Kemenhub mempunyai kurang memperhatikan diluar Jawa, tetapi kalau mendalami anggaran yang ada sangatlah kecil untuk diluar Pulau Jawa. “Karena itu mohon ke depan perencanaan itu betul-betul bisa terpasis juga di daerah, karena bila Kemenhub bisa melakukan misi ini dengan baik, saya kira banyak masalah di daerah bisa selesai.”
Wakil Ketua Komite II, Hasan Basri mengapresiasi Kemenhubla yang meresmikan Mercu suar di Kalimantan Utara. “Saya berharap dijajaran lain juga dapat melakukan padat karya yang sama dengan kegiatan-kegiatan seperti Dirjen perhubungan laut ini,” papar dia.
Menanggapi hal itu, Sekjen Kemenhub, Djoko Sasono menjelaskan, surat Menkeu No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kemenhub dengan pagu awal Rp.45,66 triliun di-refocusing Rp.12,44 triliun, sehingga total untuk Kemenhub 2021 Rp.33,22 triliun. “Ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kemenhub.”
Diambahkan, sampai saat ini perkembangan pagu Kemenhub TA 2021 setelah refocusing Rp.33,98 triliun, dengan penambahan pagu luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN. (akhir)
