JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI mendukung Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Ruang Rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (22/1).
Raker dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai.Senator dari Provinsi Papua tersebut mengatakan, program Kerja KKP 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 yang ditetapkan pemerintah dan harus terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian.
“Kami dari Komite II DPD RI mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Saya minta utamanya sesuai program kerja 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah,” kata Yorrys didampingi Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin dan Hasan Basri.
Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang juga hadir dalam Raker tersebut berpesan, agar KKP juga ikut mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk ke dalam prolegnas 2020 kali ini, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan.
“RUU inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan. Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” ujar Sultan.
Edhi Prabowo mengatakan, pihaknya terbuka menerima semua aspirasi dari DPD RI. Bahkan dia membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan.
KKP solid untuk menyelesaikan semua permasalahan bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. KKP menjalin komunikasi dengan semua stakeholder apalagi aspirasi dari DPD RI.
“Kami terbuka dengan Komite II untuk mengakses semua ruang program kerja KKP dan tidak ada dusta. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perizinan, investasi, budidaya ikan baik darat dan laut, nelayan serta permasalahan-perrmasalahannya,” ucap Edhi.
Abdullah Puteh menilai, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KKP sangat kecil dalam skala pekerjaan kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar.
“Setelah mendengar program dari Pak Mentri, saya menilai, berat beban yang ditanggung KKP. Beban itu tidak sebanding dengan anggaran yang mereka dapat, hanya sekitar Rp 6,4 triliun untuk menyelesaikan semua permasalan tata kelola perikanan dan kelautan yang dihadapi saat ini. Harusnya anggaran KKP naik dua kali lipat,” kata mantan Gubernur Aceh…
Sedangkan Hasan Basri mengatakan, Komite II DPD RI bersepakat dengan Menteri KKP untuk bersama-sama mensosialisasikan program kerja KKP dan dalam menyelesaikan maslah-masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan di daerah.
“Saya punya keyakinan, Menteri KKP bisa melaksanakan semua program di KKP, dan kami Komite II DPD RI akan mendukung segala program kerja dengan memperhatikan semua aspirasi dari Anggota DPD RI,’’ demikian Hasan Basri. (akhir)
