JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI mendukung usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) menumbuhkan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui ekspor hasil hutan dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non-migas.
Itu terungkap pada Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan KLHK dalam rangka pembahasan Pelaksanaan Program Kerja KLHK Kementerian 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 daerah. Pertemuan digelar di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/6).
“Selain itu, tujuan rapat kerja ini dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang memimpin rapat Komite II dengan KLHK tersebut.
“Raker ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Komite II DPD RI dan rapat-rapat yang telah dilaksanakan Tim Teknis C Komite II bersama KLHK sebelumnya,” ungkap politisi senior ini.
Menteri LHK, Dr Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, Sasaran utama kementerian yang dia pimpin tahun depan adalah menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB, menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non-migas, meningkatkan kapasitas produksi kelompok hutan sebagai upaya membantu memeratakan ekonomi wilayah hingga mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah.
Pelaksanaan program kerja KLHK 2021, triwulan 1 ini tumbuh 2,95 persen pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan. Indeks kualitas lingkungan hidup dan tata kelola lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan bisa kami jaga.
“Tren kinerja ekspor hasil hutan mencapai 11,08 miliar dolar AS, jauh melampaui revisi target 2020 di angka 7 miliar dolar AS. Deforestasi Indonesia triwulan 4 tahun depan cukup baik, turun 0,12 Juta Hektar,” kata Siti Nurbaya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menambahkan, suara-suara senator lewat aspirasi dari daerah perlu di dengarkan KLHK. Permasalahan itu diantaranya masalah Hutan Lindung, Hutan Adat, penambangan liar, rehabilitasi hutan akibat kebakaran hutan dan banjir.
“Saya berharap selain melibatkan Senator pada kegiatan-kegiatan KLHK di daerah, banyak aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah terkait permasalahan hutan yang disampaikan para Senator kepada KLHK, kami harap bisa ditampung dan ditindaklanjuti,” kata dia.
Wakil Ketua DPD RI, Bustami Zainudin menyampaikan kepada KLHK pertama dari Lampung Barat berkaitan dengan persoalan di Kecamatan Sumber Jaya karena ada desa masuk lahan kawasan hutan lindung. Ada beberapa kawasan desa yang melewati taman nasional bukit barisan,
“Selain itu dan kawasan konservasi harimau sumatera, masyarakat di sana banyak membutuhkan bantuan pendidikan dan dermaga, harapan kita pemerintah bisa memberikan bantuan,” kata Senator Lampung tersebut. (akhir)
