JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai mengapresiasi kerja sama DPD RI khususnya antara Komite II dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini sudah terjalin baik.
Itu diungkapkan Ketua Komite II DPD RI dalam rapat teknis dengan KKP membahas pelaksanaan program kerja 2021 dan rencana kerja 2022 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).
Di antara kerja sama itu, pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura. Pelatihan penanganan ikan hasil tangkapan itu untuk masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan/nelayan di Kabupaten Minahasa dan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok di Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh berharap program kerja KKP ke depan lebih merata dan adil di semua provinsi di Indonesia.
Komite II DPD RI mendukung peningkatan anggaran KKP untuk Tahun Anggaran 2022 agar penugasan pelaksanaan pekerjaan pada Program Prioritas Nasional lebih optimal termasuk program kerja KKP yang bakal dilaksanakan di daerah.
“Komite II DPD RI bersama KKP melanjutkan pendalaman pelaksanaan program kerja melalui pendalaman program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 melalui Tim Teknis DPD RI yang telah dibentuk,” kata mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gubernur Aceh itu.
Pada kesempatan serupa, anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menanyakan program kerja KKP untuk Kalimantan. “Kenapa di Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan barat kurang mendapat alokasi, padahal ada pesisir,” tanya dia.
Sekjen KKP, Antam Novambar mengatakan prioritas KKP 2021-2024 yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) perikanan tangkap.
Ini untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
Menurut Antam, lima tahun terakhir nilai PNBP dari sektor kelautan dan perikanan paling tinggi, sekitar Rp 600 miliar. Ini sangat jauh dibandingkan dengan PNBP dari sumber daya alam lain, misalnya pertambangan, gas, minyak, kehutanan maupun panas bumi.
Bila melihat produksi perikanan tangkap tahun lalu Rp 224,8 triliun rupiah, nilai PNBP didapatkan hanya RP 600,4 miliar atau 0,26 persen dari nilai produksi.
KKP berencana melakukan penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk peningkatan PNBP. “Pengenaan PNBP yang akan dilakukan atas dasar hasil tangkapan (pasca produksi) dan tidak ada pungutan saat perizinan. Ini bakal dibarengi WPP berbasis zonasi dengan penangkapan terukur dari Zona I sampai dengan V,” papar dia. (akhir)
