JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) siap membantu program kerja Kementerian itu di daerah 2021 dan tahun depan sehingga memudahkan dalam menyosialisasikan program.
“Sebagai mitra kita ingin membantu Kementerian ESDM. Kami bisa membantu menyosialisasikan program Kementerian ESDM di daerah-daerah,” ucap Yorrys saat RDP di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).
Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin mengatakan, selama ini daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) selalu mendapatkan keuntungan yang kecil ketimbang Pemerintah Pusat. Bustami juga menyoroti perizinan yang harus melalui pemerintah pusat.
“Sejauh ini daerah penghasil minyak justru mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) kecil. Bahkan yang mendapatkan hasil pajak yaitu Jakarta. Perizinan juga sama, semua harus ke pusat. Kita harus mengunci daerah untuk dapat prioritas,” ujar dia.
Senator dari Dapil Provinsi Lampung ini juga mengusulkan Kementerian ESDM agar PLTS Terapung seperti di Jawa Barat bisa dibangun di daerah-daerah lain. PLTS Terapung sangat berguna bagi daerah yang tepencil dan terpelosok.
“PLTS Terapung sangat bagus, sehingga daerah-daerah lain di pedalaman bisa merasakan manfaatnya. Untuk itu kami siap membantu Kementerian ESDM menyampaikan programnya di daerah seperti PLTS Terapung atau lainnya,” tutur dia.
Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti perizinan yang selalu ke Pemerintah Pusat tanpa campur tangan Pemda. Menurut dia, harusnya pemerintah daerah juga dapat dilibatkan dalam perizinan. “Jika semua perizinan selalu ke pusat. Alangkah baiknya, pemda juga turut serta. Setidaknya memberikan masukkan.”
Puteh juga menyarankan Kementerian ESDM untuk memberdayakan kembali UKM di daerah. “UKM seharusnya bisa diberdayakan atau kolaborasi, dan CSR juga perlu dipertimbangkan untuk daerah-daerah yang minim SDA-nya,” ujar mantan Ketua KNPI tersebut. (akhir)
