Jakarta, beritalima.com|– Komite III DPD RI bahas kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti di Gedung DPD RI, Jakarta (3/2/25) menjelaskan beberapa permasalahan seperti adanya kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, dan keterbatasan infrastruktur. Masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN atau honorer, baik di sekolah negeri dan swasta serta standar kompetensi mengajar yang belum memadai.
Masalah lainnya, seperti pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Jumlah guru honorer di Indonesia yaitu 700 ribuan, dimana terdapat rekrutmen pada 2024 sebanyak 300 ribuan formasi P3K, sehingga masih tersisa sekitar 400 ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K,” papar senator asal Papua Barat itu.
Filep pun menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu dipersiapkan dengan matang. “Pada tingkat teknis, terdapat temuan di beberapa daerah, sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang rasanya tidak sesuai dengan lidah anak-anak. Ada pula yang kecewa karena tak dapat susu seperti yang dijanjikan,” tuturnya.
Filep menambahkan baru-baru ini juga telah terjadi peristiwa keracunan sejumlah siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Sukoharjo pada menu makanan program MBG. Bahkan, beberapa sekolah terlambat sampai dua jam menerima MBG.
Menanggapinya, Mendikdasmen mengaku pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru honor yang diangkat P3K. Menurutnya, rekrutmen guru P3K dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia.
Soal MBG, Abdul Mu’ti menekankan program ini koordinatornya Badan Gizi Nasional. Pihaknya mengakui sekolah hanya objek untuk program tersebut. “Anggaran ada di Badan Gizi Nasional, kami hanya pelengkap atau peserta saja dimana sekolah merupakan objek. Untuk permasalahan MBG kami belum memiliki data-datanya, dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran MBG,” bebernya.
Di kesempatan sama, Anggota DPD RI Provinsi asal Papua Barat Daya Hartono menilai saat ini tenaga pendidik atau guru honorer yang diangkat P3K menimbulkan permasalahan baru mengakibatkan sekolah swasta kekurangan guru pengajar setelah pengangkatan P3K.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Provinsi Papua David Harol Waromi meminta Mendikdasmen memberikan kemudahan akses anak-anak di Papua menuju ke sekolah. Lantaran, mereka harus menempuh jarak cukup jauh untuk ke sekolah.
Jurnalis: Rendy/Abri
