JAKARTA, Beritalima.com– Wabah pandemi virus Corona (Covid-19) memberi pengaruh buruk terhadap ekonomi dan kehidupan sosial negeri ini termasuk sektor pariwisata di Indonesia, khusunya Sumatera Barat dan pembangunan pariwisata mengalami penurunan. Itu kini menjadi perhatian serius, mengingat wabah pandemi masih belum berakhir.
Komite III DPD RI selaku alat kelengkapan DPD RI membidangi parawisata melakukan pengawasan berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah untuk sektor pariwisata masa pandemi Covid-19. Pengawasan dilakukan dalam kerangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No: 10/2009 tentang Kepariwisataan.
Itu dikatakan Ketua Komite III DPD RI, Prof Dr Sylviana Murni dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No: 10/2009 tentang Kepariwisataan di Hotel Mercure, Padang, Sumatera Barat pekan ini. Hadir dalam FGD itu Wakil Ketua, Evi Apita Maya dan Muslim M Yatim, Muhammad Ghazali, Zuhri Syazali, Ria Saptrika, Abdi Sumaithi, Erlinawati dan Iskandar Muda Baharudin.
Sylviana mengatakan, Maret 2021 menandai satu tahun penyebaran virus Corona di belahan dunia termasuk di Indonesia. “Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada jutaan manusia di belahan dunia tetapi juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global,” ungkap dia.
Dijelaskan, hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19. Sedangkan data untuk Indonesia mencapai lebih 37 ribu. “Di sektor ekonomi, IMF telah menetapkan 2020 sebagai the great lockdown. Kondisi ini buruk dari the Great Depression yang terjadi pada 1929 dan The global Financial Crisis pada 2008.”
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi dunia dipredi minus 7,6 persen dengan tingkat pengganguran Agustus 2020 sekitar 7,42 persen. “Pandemi Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global (kemiskinan global) pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (kemiskinan ekstrem),” tutur Sylviana.
Dikatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu dunia usaha yang paling terdampak Covid-19. Data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi.
“Untuk di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang,” beber dia.
Padahal beberapa tahun sebelumnya hingga 2019, pariwisata salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian domestik. “Pariwisata merupakan komitmen paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat.”
Di samping itu, sektor pariwisata punys andil besar dalam pendapatan devisa negara, termasuk dalam penciptaan kesempatan kerja. Data dari Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor ini 2019 mencapai 13 juta orang. Ini meningkat 3,17 persen dibanding sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional.
Sylviana berharap, pertemuan ini bisa mendapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU No: 10/2009 tentang Kepariwisataan, khususnya berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan di tingkat daerah dalam kebijakan kepariwisataan. “Membangun pariwisata sesuai target nasional, diperlukan peran dan dukungan semua elemen. Perlu sinergi GIPI, APPRI, PHRI, APPI, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.”
Gubernur Sumba, Mahyeldi Ansharullah mengatakan pembangunan pariwisata merupakan salah satu visi dan misi Pemprov Sumbar. Dengan potensi pariwisata yang cukup besar, ke depan, dirinya ingin menjadikan objek pariwisata di Sumbar bertaraf internasional.
Pemprov ke depan, juga mendorong pemerintah kabupaten kota, untuk menghidupkan objek wisata unggulan di daerah masing-masing. Sebab itu, konsep pengembangan pariwisata ke depan, Sumbar harus berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota.
“Dengan kolaborasi dan sinergi, Pemprov Sumbar mendorong pemerintah kabupaten kota mengembangkan pariwisata di daerahnya. Pariwisata cara paling cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terbukti pada daerah-daerah pariwisata mengalami perubahan signifikan.
Bahkan ada masyarakat memiliki pendapatan satu juta per hari. “Ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang mendukung, seperti jalan yang ada di Pantai Air Manis Padang dan daerah pariwisata lainnya, masyarakat bisa menikmati tanpa adanya gejolak,” ungkap Mahyeldi.
Dia berharap dengan kehadiran Komite III DPD RI di Sumbar ini, mendapat perhatian khusus dalam bidang pariwisata, sehingga bisa lebih baik lagi ke depan. “Kita tak ingin lama-lama terpuruk dan berharap sektor pariwisata pulih. Untuk itu mari kita bangkit dan angkat pariwisata Sumbar ini.”
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy akan mewacanakan me-rebranding tagline pariwisata di Provinsi Sumbar. “Saya punya ide, untuk rebranding tagline pariwisata Sumbar. Setelah melaksanakan FGD, kita adakan lomba kembali lah, untuk me-rebranding tagline pariwisata Sumbar.”
Seperti diketahui branding pariwisata Sumbar saat ini adalah tagline Taste of Padang yang artinya Cita Rasa Padang diperkenalkan Pemprov Sumbar, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kota Padang.
Menurut Audy, brand Taste of Padang dengan memakai Padang terlalu spesifik. “Kita akan diskusikan kembali untuk merebranding. Padang identik dengan kota. Bukan diubah serta-merta sekarang. Harus mewakili Sumbar. Saya melihat branding di Sulsel keren sekali, bisa menarik orang datang,” demikian Audy Joinaldy. (akhir)
