Timika, beritalima.com| – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam kunjungan kerjanya ke Papua Tengah membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaang Negara Bukan Pajak (PNBP).
Rombongan DPD dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, serta dihadiri anggota Komite IV, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Pj. Bupati Mimika beserta jajaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua serta stakeholders terkait di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah (12/2).
Sinta menyampaikan, pengawasan PNBP sangat penting dalam rangka memastikan transparansi, optimalisasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Kunjungan ini bertujuan mendapat pemahaman langsung terkait implementasi UU PNBP di Papua Tengah serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Diperlukan peningkatan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan Penerimaan PNBP dari sektor pertambangan, serta hasil PNBP yang diberikan kepada daerah, guna peningkatan pembiayaan pembangunan bagi Papua Tengah,” jelas Sinta, Senator dari Kalimantan Timur.
Anggota Komite IV daerah pemilihan Papua Tengah sekaligus Koordinator Tim, Eka Kristina Yeimo, menambahkan, pemilihan kunjungan kerja Pengawasan UU PNBP di Provinsi Papua Tengah sangat tepat. “Pengawasan atas UU PNBP ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana daerah mendapatkan manfaat dari PNBP, baik dari SDA maupun dari Kementerian/Lembaga,” terangnya.
Di sisi lain, Kantor DJPb Papua diwakili oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II, Sigit Purnomo, mengungkapkan “secara umum, PNBP Papua masih memiliki kendala, di antaranya Penerimaan PNBP yang belum optimal dan pengenaan tarif sewa yang belum optimal.
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Herman Kayame, menjelaskan masih diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih era tantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak-hak keuangan daerah dapat terpenuhi dengan baik.
“Komite IV DPD RI selanjutnya akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, salah satu poin yang dibahas adalah tindak lanjut dari hasil Kunjungan Kerja di Papua Tengah pada hari ini” janji Sinta.
Jurnalis: Rendy/Abri
