JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerrrjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menunda atau membatalkan Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota (siPetruk).
RDP itu membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait dengan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota (siPetruk) yang digelar secara virtual. pekan ini. .
Sukiryanto mengatakan, dengan adanya pendemi Covid-19 pemerintah mengambil langkah pembatasan ekonomi sosial yang berdampak pada perekonomian dan konsumsi rumah tangga. Pada sisi lain pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kembali ekonomi nasional melalui program PEN.
“Masyarakat mengalami tekanan luar biasa saat ini. Untuk menanggulangi tekanan itu, Pemerintah membuat PEN dan program ini dinilai kunci untuk pemulihan perekonomian. Program PEN serentak dilakukan pada lintas sektoral di kementerian/lembaga dan Pemda, termasuk di Kementerian PUPR,” kata Sukiryanto.
Dalam RDP ini Sukiryanto juga meminta penjelasan terkait aplikasi siPetruk yang dibuat Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Aplikasi ini dapat menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya, sosialisasi yang terlalu singkat membuat implikasi dari aplikasi itu tidak terakomodir, sehingga menimbulkan persoalan, salah satunya tidak terakomodirnya di dalam aplikasi untuk rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang siap jual sebelum siPetruk diimplementasikan .
“Yang saya pertanyakan dengan adanya beberapa implikasi dalam aplikasi siPetruk, apakah akan tetap di-launching pada tanggal 1 Juli nanti, karena adanya siPetruk ini menjadi balada kepada para pengembang perumahan subsidi, dengan adanya implikasi akan berpengaruh terhadap realisasi KPR Subsidi yang masuk sebagai stimulus sektor properti oleh program PEN,” tanya dia.
Dalam RDP ini hadir juga dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang menjelaskan mengenai aplikasi siPetruk. Secara umum hanya berubah cara pelayanannya yang dahulu secara manual, sekarang digital dan ini dapat mengurangi human error.
“Kita tidak mengubah regulasi dalam layanan, caranya yang diubah. Kalau dulu manual, sakarang secara digital. Contoh, dahulu semua proses tanda tangan manual tanda tangan basah, sekarang menjadi tanda tangan digital sehingga dengan perubahan cara layanan ini pihaknya sudah bisa mengubah SLA yang tadinya tiga hari menjadi tiga jam dalam pencairan dana dari bank ke PPDP,” jelas Dirut PPDPP, Arief Sabaruddin.
Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyampaikan, tidak semua dapat dijangkau aplikasi siPetruk ini dengan kondisi setiap daerah yang berbeda sehingga tidak semua bisa diakomodir. “Tiak semua dapat diakomodir, jangan memaksakan dengan kondisi ekonomi sulit. Program pemulihan ekonomi sebaiknya jangan diganggu hal yang demikian. Tak semua dapat dijangkau oleh siPetruk, tidak semua bisa diakomodir.”
Senator Ajiep Padindang mengkhawatirkan aplikasi ini tak bisa terintegrasi dan menyarankan agar aplikasi ini dibatalkan. “Salah satu ciri pemerintah adalah jajarannya suka membuat aplikasi, saya khawatir aplikasi ini tidak bisa terintegrasi, dan disaranka batalkan saja. Lebih baik merancang satu sistem yang terintegrasi dan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan aplikasi baru,” kata Ajiep.
Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Komite II, Abdullah Puteh. Selain dana yang cukup besar untuk pembangunan perumahan MBR ada segmen lain yang lebih penting yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan menyarankan agar peluncuran siPetruk ini ditunda. (akhir)
