JAKARTA, Beritalima.com– Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
(Alaska) meminta masyarakat serius mengawasi 10 Calon Pimpinan (Capim) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) ke Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi, kata Koordinator Alaska, Adri Zulpianto dalam keterangan tertulisnya
melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Selasa (3/9) siang, ke-10 Capim
KPK itu harus menunjukkan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga harus memastikan, para capim yang ditunjuknya
sesuai dengan keinginan masyarakat, setidaknya mereka adalah Pemimpin KPK
yang bersih, tidak pernah memiliki masalah terkait korupsi. “Jokowi juga harus
memastikan, keputusannya menetapkan Capim KPK bukanlah berdasarkan titipan
politik,” kata Adri.
Dikatakan, keputusan Jokowi dalam menentukan Pimpinan KPK bakal menjadi
pengawal pemerintahan Jokowi pada periode keduanya, sehingga Jokowi harus
mewujudkan janjinya dan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang
bersih.
Dengan begitu, akhir dari kepemerintahan Jokowi nantinya menjadi warisan yang
mewujudkan kepentingan bangsa yang ingin negerinya bersih dan terbebas dari
korupsi, bukan kepentingan politik bagi-bagi jatah seperti di awal pemerintahannya lima tahun lalu.
Dikatakan, nama-nama yang disodorkan Pansel Capim KPK ke Jokowi telah mewakili semua element bangsa, itu juga sudah mencakup semu profesi, tapi memutuskan atas nama kepentingan bangsa haruslah memperhatikan keinginan bangsa.
“Karena itu, Jokowi harus melihat gejolak yang terjadi selama proses seleksi Capim KPK. Karena gejolak itulah yang menjadi aspirasi bangsa, jika gejolak yang berupa penolakan maupun kritik terhadap para capim KPK tidak di dengar dan tidak dipertimbangkan, mungkin ini akan menjadi catatan buruk Jokowi di awal pemerintahan periode keduanya,” kata Adri.
Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus berani menghapus nama capim KPK yang di nilai masyarakat bermasalah, termasuk nama komisioner yang di periode sebelumnya masih terdapat banyak kasus belum selesai sehingga, pemimpin KPK
selanjutnya dapat dinilai sebagai pimpinan yang tidak memiliki dosa masa lalu, dan
KPK selama periode mendatang menjadi pemberantas korupsi yg berani dan bersih
dari makelar kasus,” demikian Adri Zulpianto. (akhir)
