SURABAYA, beritalima.com | Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Jusmadi menekankan adanya komitmen KPPU pada berbagai aspek, utamanya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Ditemui saat berada di Kantor KPPU Wilayah IV di Surabaya, Senin (30/12/2024) siang, Ridho mengatakan, perlu efisiensi kebijakan dan upaya penekanan kebocoran anggaran pada proyek-proyek pemerintah.
KPPU telah berkomitmen untuk terus berupaya membongkar adanya dugaan praktik persekongkolan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Bahkan baru-baru ini KPPU telah mengungkap praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” ungkapnya.
“Kami akan lebih memberikan atensi terhadap potensi persekongkolan tender yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) utamanya setelah kepala daerah terpilih menjabat,” tandas dia.
Dalam mendukung efisiensi anggaran negara, KPPU mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) sebagai pengganti subsidi elpiji 3 kg.
Karena menurut KPPU, jargas tidak hanya lebih efisien dan murah, tetapi juga memberikan ruang keterlibatan swasta secara signifikan.
Dikaitkan dengan program 3 juta rumah bagi rakyat, KPPU memberikan saran strategis kepada pemerintah agar program dimaksud dapat disinergikan dengan jargas sebagai langkah untuk mengurangi beban subsidi elpiji 3 kg sekaligus mendorong efisiensi anggaran negara pada sektor energi.
Dikatakannya, sektor energi dipandang masih menjadi sektor dengan indeks persaingan usaha yang rendah, menunjukkan sektor ini hanya ada sedikit pelaku usaha, serta hambatan berusaha yang masih tinggi.
Sedangkan prioritas KPPU lainnya, yakni turunnya tarif tiket pesawat terbang diharapkan bisa sesuai saran KPPU, turun lebih banyak dibandingkan saat periode libur Natal dan Tahun Baru ini.
Menurut KPPU, tarif tiket pesawat terbang bisa lebih ditekan lagi bila harga avtur pesawat terbang bisa lebih murah.
“Tarif jasa penerbangan udara punya potensi lebih terjangkau bila saran KPPU dijalankan Pemerintah, serta mewaspadai adanya kenaikan kembali akan tarif penerbangan udara jelang Idul Fitri tahun 2025,” tandas Rhido.
Pada prioritas pemerintah berikutnya, yakni sektor UMKM, KPPU mendorong melalui pengawasan kemitraan yang menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan berkelanjutan antara pelaku usaha besar dan kecil tanpa eksploitasi.
“Mencegah eksploitasi mitra usaha mikro, kecil ini menjadi kunci pengawasan oleh KPPU,” ujarnya.
Di tahun 2024 KPPU juga telah memberikan saran kepada pemerintah terkait kebijakan pengadaan barang/ jasa pada BUMN yang dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.
“KPPU ingin memastikan sinergi BUMN tidak hanya terbatas pada BUMN, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha swasta lain khususnya pelaku usaha kecil dan menengah,” tutup Rhido. (Gan)
Teks Foto: Komisioner KPPU Ridho Jusmadi (tengah) saat di Kanwil IV KPPU di Surabaya, Senin (30/12/2024).
