MALANG – beritalima.com, Guna mewaspadai Organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ilegal, maka Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menggelar Pers rilis resmi. Senin (4/7/2022).
Dalam rilisnya, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ( LPAI ) Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psi menegaskan bahwa Komnas PA organisasi ilegal.
LPAI yang dulu terkenal dengan sebutan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak/Komnas PA) adalah hasil dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) yang dicanangkan Presiden RI tanggal 23 Juli 1997 bertepatan pada puncak Hari Anak Nasional (HAN). Ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang difasilitasi oleh Dapertemen Sosial RI (Kementerian Sosial RI) dan UNICEF.
Tanggal 26 -27 Oktober 1998 dilakukan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) I untuk memilih Pengurus LPA Pusat (Komnas Anak) yang difasilitasi Departemen Sosial RI (Kementerian Sosial RI) dan UNICEF. Pertemuan ini menghasilkan 11 orang pengurus periode 1998- 2002 dengan Ketua Umum Dr. Seto Mulyadi dan Sekretaris Jenderal Ibu Nafsiah Mboi.
Pada tahun 1999 oleh pengurus LPA Pusat (Komnas Anak) organisasi didaftarkan kepada Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH Nomor 6 Tanggal 17 Februari 1999 dengan nama Lembaga Perlindungan Anak.
Tanggal 23 – 25 Oktober 2002 dilaksanakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) II untuk memilih pengurus LPA Pusat (Komnas Anak) yang difasilitasi Departemen Sosial RI (Kementerian Sosial RI) UNICEF. Pertemuan ini menghasilkan 11 orang Pengurus periode 2002 – 2006 dengan Ketua Dr. Seto Mulyadi dengan Sekretaris Jendral Erwin Pardede.
Kemudian pada Tahun 2006 dilaksanakan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) III untuk memilih Pengurus LPA Pusat (Komnas Anak). Pertemuan ini menghasilkan pengurus periode 2006 – 2010 dengan Ketua Umum Dr. Seto Mulyadi dengan Sekretaris Jenderal Arist Merdeka Sirait.
Tanggal 24 – 27 Mei 2010 dilaksanakan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) IV bertempat di Cikarang yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI. Pertemuan ini menghasilkan Pengurus Periode 2010 – 2014 dengan Ketua Umum Arist Merdeka Sirait dan Sekretaris Jendral Samsul Ridwan.
Tanggal 23 – 25 Nopember 2015 dilaksanakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) V di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Pertemuan dihadiri oleh 22 Pengurus LPA Provinsi seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal, diantaranya;
a. Draft rumusan Anggaran Dasar (AD)
b. Draft rumusan program kerja organisasi
c. Draft rumusan garis perjuangan organisasi
d. Terbentuknya struktur organisasi Komnas Anak periode 2015 -2020.
e. Terpilihnya pimpinan Dewan Komisioner Komnas Anak periode 2015 – 2020 dengan sistem paket, yaitu sdr Arist Merdeka Sirait (sebagai Ketua Umum), dan sdr H. Samsul Ridwan, S.H., M.H. (sebagai Sekretaris Jendral).
Berdasarkan evaluasi mendalam dan beberapa pertimbangan serta usulan LPA Provinsi khususnya hasil konsultasi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI, akhirnya pada tanggal 29 – 30 April 2016 diselenggarakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak Luar Biasa (FORNAS PA LUB) di Bekasi yang dihadiri oleh 18 LPA Provinsi (dari 22 LPA Provinsi). Pertemuan menghasilkan beberapa hal, diantaranya;
a. Mencabut Mandat Ketua Umum dari Sdr. Arist Merdeka Sirait
b. Pengesahan Anggaran Dasar (AD) organisasi
c. Terbentuknya susunan pengurus LPA Pusat periode 2016-2021
d. Mengukuhkan pimpinan Dewan Pengurus LPA Indonesia dengan sistem paket, yaitu Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psi. (sebagai Ketua Umum) dan H. Samsul Ridwan, S.H., M.H. (sebagai Sekretaris Jenderal).
Hasil keputusan FORNAS LUB didaftarkan pada notaris R.A Setiyo Hidayati, S.H., M.H. dengan Akte Notaris Nomor 10 tanggal 13 Mei 2016, telah mendapatkan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dari Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058972.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 25 Mei 2016.
Bahwa nama dan bentuk organisasi berdasarkan akte notaris dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI adalah Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia), dan meninggalkan nama Komnas Anak/Komnas PA.
Berdasarkan Anggaran Dasar yang tertuang pada akte notaris tahun 2016, bahwa organ/keanggotaan organisasi Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah sebagai berikut;
a. Ditingkat Nasional bernama LPA Indonesia (LPAI)
b. Ditingkat Provinsi bernama Lembaga Perlindungan Anak (LPA Provinsi)
c. Ditingkat Kabupaten/Kota bernama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Kota (LPA Kabupaten/Kota).
Selanjutnya pada tanggal 26-28 Oktober 2021 dilaksananakan kegiatan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA) ke-VI bertempat di Hotel Balairung, Jakarta, dengan beberapa kesepakatan utama yaitu :
a. Pengesahan penamaan “LPAI” sebagai penamaan resmi organisasi, serta penamaan LPAI/LPA di tingkat Provinsi/Kab/Kota.
b. Terbentuknya susunan pengurus LPAI Pusat periode 2021-2026, dengan Ketua Umum yaitu Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psi sebagai Ketua Umum dan Ir. Titik Suhariyati sebagai Sekretaris Umum, serta komposisi kepengurusan lainnya.
c. Pengesahan legalitas organisasi dengan Akte Notaris No. 14 tanggal 24 Desember 2021 serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0000049.AH.01.08TAHUN 2022. Dan saat ini dalam proses Surat Keputusan Pengukuhan oleh Menteri Sosial RI.
Untuk tambahan informasi, LPAI telah mendapatkan pengesahan loggo/hak merk organisasi yang telah kami daftarkan sejak tahun 2017 lalu dan dikeluarkan sertifikat hak merk dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2020. (Han)
